Belèm (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan integritas kredit alam.
"Mekanisme kredit alam hanya bermakna jika dilegitimasi oleh kebijakan dan dijalankan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Indonesia menuntut jaminan bahwa manfaatnya mengalir langsung kepada masyarakat setempat sekaligus menjaga keanekaragaman hayati dalam jangka panjang," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim Ke-30 PBB (COP30) di Belèm, Brasil, Senin (17/11) waktu setempat.
Inisiatif global ini menyatukan pemerintah, pembuat kebijakan, dan bank pembangunan publik untuk mempercepat pengembangan pasar kredit alam yang transparan, terverifikasi, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat adat serta komunitas lokal.
Indonesia, Prancis, dan Inggris yang menjadi negara pertama yang bergabung dalam Policy Forum ini, membantu meletakkan dasar bagi ruang internasional yang didedikasikan untuk pembelajaran sejawat, pengembangan kebijakan, dan kemajuan kolektif dalam pemulihan dan pelestarian alam yang berintegritas tinggi.
Baca juga: Lensa Indonesia hadir di COP30
Baca juga: Indonesia dan Norwegia teken MoU perdagangan karbon dengan pembelian 12,5 juta ton CO2
Baca juga: Menteri LH tegaskan komitmen pengelolaangambut
