Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi mengalokasikan anggaran lebih dari Rp300 miliar pada tahun 2025 untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai daerah.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat ekosistem kehidupan bagi para transmigran, sekaligus membantu pemerintah daerah menjalankan tugas pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
“Untuk pengembangan kawasan transmigrasi, infrastruktur dan lain sebagainya, kami menganggarkan lebih dari Rp300 miliar untuk membantu pemerintah daerah, membantu tugas-tugas pemerintah daerah. Kami tidak buang badan," ujar Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman usai menuntaskan open house 24 jam di kantornya di Jakarta, Minggu.
Ifititah menjelaskan mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi oleh pemerintah pusat dibatasi maksimal lima tahun sejak penempatan.
Setelah itu, pengembangan permukiman transmigrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Namun, ia menyebut banyak daerah belum siap sepenuhnya menjalankan tanggung jawab tersebut secara mandiri.
Iftitah menegaskan, transmigrasi bukan lagi sekadar memindahkan penduduk dan membangun rumah. Program ini kini diarahkan untuk menciptakan ekosistem kehidupan yang lengkap, mencakup lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Tujuannya adalah agar warga transmigran memiliki alasan kuat untuk menetap dan berkontribusi aktif dalam pembangunan kawasan.
Iftitah lebih lanjut mengatakan, dalam upaya mendukung pengembangan kawasan transmigrasi, Kementrans saat ini fokus pada lima program utama transmigrasi.
Pertama, Transmigrasi Tuntas, yaitu program penyelesaian masalah lahan di kawasan transmigrasi. Kedua, Transmigrasi Lokal, yang program yang fokus pada pemberdayaan masyarakat setempat tanpa perlu berpindah jauh untuk mengurangi urbanisasi.
Ketiga, Transmigrasi Patriot, yaitu mendistribusikan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.
Keempat, Transmigrasi Karya Nusantara, program yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis potensi kawasan transmigrasi untuk menciptakan lapangan kerja.
Kelima, Trans Gotong Royong, yang mendorong kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, kampus, dan daerah untuk membangun kawasan transmigrasi bersama-sama.
