Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelontorkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp126 miliar untuk menurunkan stunting di kota itu.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengatakan capaian prevalensi stunting Kota Makassar tahun 2024 sebesar 22,9 persen, angka yang lebih tinggi dari target nasional 19,8 persen maupun rata-rata Sulawesi Selatan.
"Ini menjadi perhatian serius. Dengan dukungan APBD sebesar Rp126 miliar serta hadirnya program nasional dan CSR dari berbagai pihak, seharusnya kita mampu menekan angka stunting lebih maksimal," ujarnya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Kota Makassar di Makassar, Senin.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar, ia menegaskan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kota Makassar.
Baca juga: BKMT perkuat pendidikan agama dan cegah stunting
Ia mengatakan TPPS tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, melainkan harus menjadi ruang aksi nyata. "Saya ingin TPPS menjadi forum yang menghadirkan solusi nyata,” ucapnya.
Dia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah, mulai dari kecamatan hingga kelurahan, agar menjaga semangat kerja meski tengah terjadi mutasi besar-besaran di lingkungan kelurahan.
"Saya berharap perubahan suasana di tingkat kelurahan justru menghadirkan semangat baru. Jangan sampai ada kelesuan kerja, karena percepatan penurunan stunting adalah tugas mulia yang harus kita wujudkan bersama,” ujar Aliyah.
Aliyah Mustika Ilham menegaskan upaya percepatan penurunan stunting sejalan dengan visi Pemkot Makassar, yang Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.
Baca juga: Bansos Kementerian Sosial jadi "oase' bagi keluarga penerima manfaat Makassar
Salah satu misi pembangunan yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perilaku hidup sehat dan akses layanan kesehatan dasar yang inklusif.
Lebih jauh Aliyah Mustika Ilham mengajak semua pihak dari OPD, camat, lurah, hingga dunia usaha, untuk memperkuat kolaborasi dalam intervensi stunting, baik melalui bantuan pangan bergizi, sanitasi sehat, edukasi pola asuh, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga rentan.
"Pemkot Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kerja nyata dan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa menjadi kota bebas stunting dan menjadi contoh nasional,” ucapnya.
Baca juga: RSUD Haji dan ASS kolaborasi percepat penanganan stunting di Sulsel
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar Irwan Bangsawan dalam laporannya menyampaikan berbagai program yang tengah berjalan untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
Mulai dari pendampingan keluarga melalui kunjungan rumah, verifikasi lapangan keluarga berisiko stunting, program Gerakan Orang Tua Asuh (Genting), serta penguatan edukasi pra-nikah melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan aplikasi Elsimil.
"Integrasi informasi bantuan CSR dari perusahaan sangat penting agar program penurunan stunting lebih terkoordinasi dengan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan," ujarnya.
