Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memperketat pengawasan implementasi program strategis, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan sektor kelautan serta perikanan nasional.
"Selain pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam memperketat pengawasan pada program-program strategis yang tengah dijalankan, KKP akan melibatkan pengawas eksternal salah satunya BPKP," kata Inspektur Jenderal KKP Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Langkah itu ditandai dengan pertemuan antara Inspektorat Jenderal KKP dengan BPKP, yang salah satu agendanya membahas rencana kerja sama pengawasan antara Itjen KKP dengan BPKP.
"Perjanjian kerja sama ini penting untuk dilakukan sebagai dasar kolaborasi dan sinergi pengawasan dengan BPKP perwakilan di daerah," ujarnya.
Ia menyampaikan pengawasan pada program strategis sangat krusial, mengingat program strategis menggunakan anggaran cukup besar, sumber daya banyak, dan memiliki dampak luas bagi masyarakat.
Kolaborasi pengawasan dengan pengawas eksternal maupun aparat penegak hukum sangat penting dilaksanakan agar dapat saling mengingatkan dan mengidentifikasi potensi risiko, sehingga akan meminimalisasi atau bahkan menghilangkan risiko/masalah yang signifikan.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP Susilo Widhyantoro menyatakan pihaknya mendukung kolaborasi pada aspek quality assurance dan konsultasi untuk mengawal kegiatan prioritas.
