Muspida Kota Bogor komitmen Pemilu 2019 damai

Bogor (Antaranews Megapolitan) - Jajaran Musyawarah pimpinan Kota Bogor, Jawa Barat yang terdiri dari unsur pemerintahan, TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan berkomitmen untuk wujudkan Pemilu 2019 yang damai, aman dan lacar.

Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk deklarasi damai yang berlangsung di Makopolresta Bogor Kota, bersama digelarnya apel pasukan Operasi Mantap Brata 2018, Rabu.

"Mari kita sama-sama kawal proses pesta demokrasi lima tahunan ini agar berjalan dengan baik, sukses, aman dan kondusif," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto.

Deklarasi damai menjelang Pemilu 2019 ini diikuti Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya, Dandim 0606 Letkol ARM Doddy Suhadiman, Dandenpom III/1 Bogor Letkol CPM Sony Yusdamoko, Ketua Bawaslu Kota Bogor, Yustinus Ellyas, dan Komisioner KPU Syarifuddin.

Ketua Bawaslu Yustinus Ellyas ditunjuk untuk membacakan deklarasi damai jelang Pemilu 2019 yang langsung ditandatangani bersama jajaran Muspida.

Deklarasi damai jelang Pemilu 2019 ini juga dihadiri para perwakilan partai politik, tokoh agama, tokoh masyaraat, mahasiswa, pemuda dan organisasi masyarakat.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebutkan segala persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 telah disiapkan sesuai prosedur, dan melalui komunikasi serta kerja sama semua pihak di lapangan.

"Semua yang diperlukan sudah dipersiapkan, data, anggaran dan operasionalnya," kata Bima.

Melalui deklarasi ini, lanjut Bima, diharapkan terbangun komunikasi antar lembaga untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang damai dan kondusif. "Khususnya dari partai politik berjalan baik," ujarnya.

Deklarasi damai memuat sejumlah poin, di mana semua pihak mulai dari penyelenggara, pengawas, peserta Pileg dan masyarakat Kota Bogor dituntut untuk melaksanakan, mengawasi, serta mengikuti proses pemilihan yang damai, kondusif.

"Semua ini untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat," kata Bima.

Poin-poin yang tercantum dalam deklarasi damai Pemilu 2019 yakni mematuhi dan menaati segala bentuk peraturan, ketentua yang berlaku, menyelesaikan permasalahan pileg dan Pilpres sesuai dengan prosedur.

Poin berikutnya, menolak politik uang, menghindari kegiatan yang bersifat provokasi, menghasut, ujaran kebencian, tidak menggunakan isu SAR dalam pelakanaan Pileg dan Pilpres, serta mendukung Polri dalam penegakan hukum.