Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII Vita Ervina meminta Kementerian Hukum lebih banyak menggunakan tambahan anggaran yang diajukan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat.
"Tentu bisa lebih banyak diarahkan kepada program-program pro-rakyat," kata Vita saat menjalani rapat pembahasan anggaran dengan Kementerian Hukum di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin.
Politisi partai PDI Perjuangan ini mengaku dirinya tidak menolak penambahan anggaran sebesar Rp196 miliar yang akan diterima Kementerian Hukum, namun dia menyesalkan anggaran tersebut terkesan lebih banyak untuk kebutuhan operasional kementerian.
Dia menilai banyak program-program kerakyatan yang bisa dilakukan Kementerian Hukum seperti memberikan akses pelayanan hukum yang mudah dan murah. Tidak hanya itu, masyarakat juga membutuhkan ragam program bantuan hukum agar mudah mendapatkan keadilan.
Salah satu program yang harus dijalankan Kementerian Hukum dengan maksimal yakni Pos Bantuan Hukum di desa-desa.
"Kami tentu berharap ada pembangunan seperti program Pos Bantuan Hukum di desa-desa bisa segera dilaksanakan dan diperbanyak," kata Vita.
