Jakarta (ANTARA) - PT Asabri (Persero) memberikan edukasi mengenai program, manfaat dan layanan produk asuransi yang disediakan oleh perusahaan kepada prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN Kementerian Pertahanan/Polri tapal batas Atambua, Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan literasi asuransi di tapal batas antara Indonesia dan Timor Leste tersebut diselenggarakan di Komando Distrik Militer (Kodim) 1605/Belu oleh Kantor Cabang Asabri Kupang.
“Asabri tidak hanya hadir di ruang-ruang formal, tetapi juga turun langsung hingga ke pelosok negeri,” kata Kepala Bidang Komunikasi Korporasi Asabri Kartika Rahmadayanti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan kehadiran mereka di Belu melalui Kantor Cabang Asabri Kupang menunjukkan komitmen perseroan bahwa setiap peserta berhak memahami program, manfaat, dan layanan yang dikelola Asabri.
Menurut dia, kegiatan edukasi tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan untuk memperkuat kesejahteraan sekaligus mendukung ekosistem pertahanan negara melalui pengelolaan asuransi sosial yang berkelanjutan.
Kegiatan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya membangun ekosistem pertahanan dan keamanan negara yang kuat.
Asabri memainkan perannya melalui pengelolaan asuransi sosial yang menghadirkan manfaat strategis berupa Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Pensiun.
Berbagai produk tersebut bukan hanya instrumen finansial, tapi juga merupakan penopang kehidupan dan pemberi proteksi bagi para nasabahnya.
Untuk menghadirkan pelayanan berkualitas dengan akses yang lebih mudah, perseroan terus memperkuat kerja sama dengan rumah sakit untuk memastikan penanganan medis terbaik bagi peserta yang mengalami kecelakaan atau sakit akibat kerja selama berdinas.
Kepala Kantor Cabang Asabri Kupang Meila Ramadhany menyampaikan komitmen mereka untuk memastikan setiap layanan, informasi dan manfaat produk keuangan yang disediakan dapat tersampaikan hingga ke wilayah perbatasan.
“Asabri hadir bukan hanya di kota besar, tetapi benar-benar menjangkau seluruh Indonesia. Dari Kupang hingga Belu, dari pusat hingga perbatasan, peserta kami adalah prioritas,” ujar dia.
Sementara pada bulan lalu, PT BRI Asuransi Indonesia memberikan edukasi mengenai manfaat asuransi kepada dokter di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta.
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko BRI Insurance Heri Supriyadi mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk asuransi dan asuransi syariah.
“Hal ini juga menjadi program BRI Insurance dalam rangka mendukung program OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam peningkatan literasi sekaligus inklusi keuangan di Indonesia,” kata Heri.
Pimpinan Divisi Syariah Khusnul Hilal menambahkan asuransi kerugian dapat membantu masyarakat memperoleh perlindungan atas kerugian keuangan yang muncul akibat peristiwa tidak terduga.
“Dengan asuransi, kita dapat menjaga stabilitas keuangan. Dengan premi yang sangat minim sudah dapat memberikan perlindungan begitu terjadi musibah, itu akan ada penggantian dari asuransi,” ujar Hilal.
Direktur Utama PBM IHC Lukman Ma'ruf mengapresiasi langkah kolaborasi yang dilakukan BRI Insurance. Dengan kegiatan literasi ini, dia berharap dapat menambah pengetahuan para dokter mengenai manfaat asuransi.
Diberitakan sebelumnya, BRI Insurance menyatakan komitmennya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proteksi asuransi.
Perusahaan juga mengaku siap memberikan pelayanan proteksi terhadap aset-aset tertanggung, baik pelayanan untuk pembelian produk hingga proses klaim yang mudah.
Dengan begitu, diharapkan nasabah dapat merasa aman dan menikmati manfaat berasuransi.
BRI Insurance pun mendorong integrasi asuransi dengan ekosistem layanan perbankan, mengingat potensi bancassurance yang dinilai belum dioptimalkan secara strategis karena pendekatan yang kurang terstruktur dan proaktif.
Maka dari itu, peningkatan eksposur asuransi umum dinilai perlu didorong melalui integrasi dalam ekosistem layanan perbankan.
Sebelumnya, PT Prudential Syariah berupaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta asuransi syariah bagi kalangan mahasiswa dan generasi muda.
Head of Marketing, Customer, and Corporate Communications Prudential Syariah Adhi Nugraha Sugiharto mengatakan langkah tersebut sebagai komitmen perusahaan dalam mempercepat pertumbuhan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
"Kami berharap dapat menciptakan generasi muda yang dapat memanfaatkan besarnya peluang ekonomi syariah dan melek akan pentingnya perlindungan yang sesuai prinsip syariah," ujarnya.
Dia menambahkan, upaya tersebut dilakukan secara kolaborasi dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengadakan edukasi literasi asuransi syariah kepada sivitas akademika, termasuk mahasiswa dan dosen, serta komunitas, akan pentingnya manajemen keuangan berbasis syariah.
Mengutip hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, Adhi Nugraha mengatakan tingkat literasi keuangan syariah pada 2025 mencapai 43,42 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah baru mencapai 13,41 persen.
Selain itu, tingkat penetrasi asuransi syariah di Indonesia juga masih rendah, yakni di bawah satu persen.
Hal itu, katanya lagi, menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan berbasis syariah, sekaligus belum terproteksi, baik secara kesehatan, jiwa maupun finansial, sehingga memiliki risiko yang besar.
Oleh karena itu, menurut Adhi Nugraha, kegiatan edukasi yang bertempat di UIN Banten tersebut diharapkan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda terhadap besarnya peluang ekonomi syariah di Indonesia, termasuk proteksi keuangan berbasis syariah.
Selain itu, dia menambahkan, besarnya peluang ekonomi syariah, khususnya asuransi syariah di Indonesia, mendorong perusahaan untuk membangkitkan semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengingatkan, literasi keuangan yang baik pada UMKM sangat memungkinkan pelaku usaha untuk lebih memahami berbagai risiko keuangan seperti risiko likuiditas, kredit, maupun operasional.
Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto mengatakan bahwa literasi keuangan juga dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan keuangan yang lebih bijak.
“Bagi pelaku UMKM, literasi keuangan yang memadai juga meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sederhana, mengevaluasi kelayakan usaha, dan mengelola arus kas yang baik,” kata Jimmy saat menghadiri acara Cerdas Finansial di Era Digital, di Jakarta, belum lama ini.
Jimmy menjelaskan mengenai bagaimana pelaku usaha dapat menyiapkan buffer atau cadangan dana yang sehat sebagai bagian dari strategi jika terjadi risiko keuangan.
Menurut dia, pelaku usaha sebaiknya memiliki anggaran bulanan dan rencana pengeluaran, agar dapat mengidentifikasi potensi surplus kas yang dapat dialokasikan untuk cadangan.
Untuk membentuk dana cadangan, pelaku usaha disarankan untuk menyisihkan sebagian dari laba bersih secara rutin, misalnya sebesar 5-10 persen setiap bulan, dan menyimpannya dalam rekening terpisah yang tidak digunakan untuk kebutuhan operasional harian.
Idealnya, ujar Jimmy, dana ini disimpan pada instrumen yang aman dan likuid, seperti tabungan bisnis atau deposito jangka pendek, agar tetap mudah diakses saat dibutuhkan namun tidak mudah tergoda untuk digunakan secara impulsif.
“Intinya, manfaatkanlah layanan keuangan dengan baik, sebab setiap bank yang beroperasi di Indonesia adalah peserta penjaminan LPS,” kata dia.
Saat ini, banyak penawaran menggunakan produk dan layanan dari bank digital. Prinsip bank digital sama dengan bank-bank lain yang menjadi peserta penjaminan LPS, sehingga para pelaku UMKM bisa memanfaatkan layanan dan produk simpanan dari bank digital tadi.
“Tinggal para pelaku usaha memperhatikan faktor keamanannya termasuk simpanan yang dijamin, salah satu syarat simpanannya dijamin LPS adalah tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS, di mana TBP LPS yang berlaku saat ini untuk bank umum 4 persen, untuk BPR 6,50 persen, dan valuta asing 2,25 persen,” tambah Jimmy.
Pada kesempatan tersebut, Jimmy juga berpesan kepada para pelaku UMKM pentingnya manajemen risiko dan pengelolaan keuangan. Sebagaimana diketahui, beberapa UMKM mengalami kegagalan bukan karena tidak memiliki pasar atau produk yang baik, tetapi karena tidak mampu mengelola keuangan secara disiplin.
Jimmy mengatakan, risiko terbesar sering kali muncul bukan dari faktor luar atau eksternal, melainkan faktor internal atau dari dalam usaha itu sendiri.
Dengan mencatat keuangan secara rutin, menyisihkan dana cadangan, dan mulai memahami risiko usaha, pelaku UMKM dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan menjaga kelangsungan usahanya dalam situasi apa pun.
“Kedisiplinan finansial bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan,” kata Jimmy.
Sejatinya, LPS bukan merupakan otoritas yang memiliki kewenangan langsung untuk mengatur atau mengawasi pelaku UMKM.
Namun demikian, LPS tetap menjalankan peran dalam membangun kesadaran masyarakat, termasuk pelaku UMKM, melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi publik.
Dalam berbagai forum sosialisasi yang dilakukan di berbagai daerah, LPS tidak hanya menyampaikan informasi terkait fungsi dan mekanisme penjaminan simpanan serta peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Lebih dari itu, LPS juga mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan, memahami pentingnya menabung di bank, serta menghindari praktik keuangan yang berisiko.
