Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli mengatakan Dewan Pers menerima sebanyak 780 aduan masyarakat terkait masalah pemberitaan pada periode Januari-Juli 2025.
"Sampai akhir Juli itu total pengaduan yang masuk itu 780 ya. Jumlah detailnya ada 780 itu per Januari 2025 hingga akhir Juli 2025," kata Jazuli di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa.
Jazuli mengatakan angka tersebut menunjukkan lonjakan lebih dari 100 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024 yang mencatatkan sekitar 300 pengaduan.
Dia mengatakan Juni 2025 menjadi bulan dengan jumlah pengaduan terbanyak, yaitu 199 aduan. Dari total pengaduan tersebut, 191 pengaduan berhasil diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses.
Kemudian dari seluruh aduan yang diterima Dewan Pers pada Januari-Juli 2025, sebanyak 424 kasus telah diselesaikan melalui berbagai mekanisme. Penyelesaian via surat-menyurat sebanyak 316 aduan, penyelesaian via mediasi untuk 21 aduan, dan penyelesaian via ajudikasi/pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) sebanyak 3 kasus, sedangkan 84 aduan diarsipkan.
Ia mengatakan lonjakan jumlah pengaduan yang diterima oleh Dewan Pers menandakan bahwa publik sudah mulai paham mengenai apa yang harus dilakukan apabila bertemu dengan masalah yang berkaitan dengan pemberitaan
"Kita melihat publik sudah sadar, melek terkait dengan apa yang harus mereka lakukan ketika betemu atau berjumpa dengan media atau wartawan yang bermasalah," ujarnya.
Hal lain yang menjadi perhatiannya adalah lonjakan jumlah pengaduan tersebut menandakan meningkatnya jumlah media baru, terutama media daring, namun tidak dibarengi dengan kualitas jurnalisnya dan semangat media dalam memproduksi produk jurnalistik yang berkualitas.
Dewan Pers terus melakukan berbagai langkah strategis antara lain menggelar Uji Kompetensi Wartawan,kini terdapat 12.936 wartawan tersertifikasi, termasuk 4.500 wartawan yang difasilitasi dalam tiga tahun terakhir.
