Jakarta (ANTARA) - Begitu menapakkan kaki di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma setelah menuruni tangga pesawat kepresidenan, Presiden Prabowo melayani pertanyaan wartawan yang telah menantikannya setibanya dari lawatan di luar negeri, pada Sabtu 27 September lalu.
Diana Valencia, seorang wartawati CNN Indonesia TV dalam sesi wawancara cegat bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis
“Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus enggak, Pak?” tanya wartawan tersebut kepada Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo lantas menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat terkait.
Setelah itu, beredar tangkapan layar wartawan tersebut di media sosial, yang mengatakan dirinya sudah bukan wartawan istana karena kartu liputan istana miliknya sudah diambil BPMI Setpres.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, membenarkan BPMI Setpres telah mengambil kembali kartu liputan istana milik wartawannya.
Dewan Pers meminta Istana atau Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memulihkan akses liputan seorang wartawan CNN Indonesia.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Selain itu, dia mengatakan BPMI Setpres untuk dapat memberikan penjelasan mengenai pencabutan kartu liputan istana milik wartawan tersebut agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan istana.
“Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” katanya.
Sementara itu, dia berharap kejadian seperti yang dialami wartawan CNN Indonesia tersebut untuk tidak terulang di masa mendatang demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan kepada Biro Pers Sekretariat Presiden untuk mencari jalan keluar terkait keputusan mencabut kartu identitas pers untuk peliputan di Istana milik jurnalis CNN Indonesia pada Sabtu (27/9).
Pernyataan Pras, sapaan akrabnya, itu berkaitan dengan pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia, yang diduga mengajukan pertanyaan di luar konteks saat Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9).
“Ya kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasi dan cari jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” kata Pras usai menghadiri rapat dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam.
Pras menjelaskan bahwa pihaknya bersama Biro Pers Sekretariat Presiden akan membangun komunikasi dan mencari jalan keluar terbaik dengan pihak CNN Indonesia.
Rencananya, pertemuan antara pihak Biro Pers dan CNN Indonesia akan berlangsung pada Senin (29/9) mendatang.
Saat ditanya lebih lanjut terkait adakah atensi dari Presiden Prabowo, Pras menekankan bahwa kejadian tersebut cukup diketahui olehnya.
Dalam kesempatan sebelumnya secara terpisah, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia.
Menurut Titin, kejadian berlangsung pada Sabtu (27/9) sekitar pukul 19.15 WIB, ketika seorang petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mengambil langsung ID pers tersebut di kantor CNN Indonesia.
Titin menyatakan pihaknya terkejut atas tindakan tersebut dan mempertanyakan dasar pencabutan ID pers tanpa penjelasan resmi.
CNN Indonesia telah mengirimkan surat kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi atas keputusan itu. “Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID Pers tersebut,” ujarnya dalam keterangan itu.
Ia menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan Diana Valencia kepada Presiden Prabowo terkait program MBG bersifat kontekstual dan menjadi perhatian publik.
CNN Indonesia pun dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan BPMI pada Senin (29/9) pagi untuk menindaklanjuti surat permintaan klarifikasi tersebut.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memberikan klarifikasi mengenai pencabutan kartu liputan istana yang dialami seorang wartawan CNN Indonesia.
Selain itu, PWI Pusat mendorong BPMI Setpres untuk membuka ruang dialog dengan insan pers setelah kejadian tersebut.
“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” kata Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyatakan sikap organisasinya terhadap peristiwa tersebut seperti tertulis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Lebih lanjut Munir mengatakan pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia TV karena alasan pertanyaan yang diajukannya di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan.
Menurut dia, tindakan tersebut merupakan bentuk menghalangi tugas jurnalistik, serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.
Ia juga memandang tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers, serta bertentangan dengan amanat konstitusi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
Oleh sebab itu, dia mengatakan PWI Pusat prihatin terhadap peristiwa tersebut.
Forum Pemimpin Redaksi Indonesia menyatakan negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja pers merespons pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia usai bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja jurnalistik di wilayah hukum Indonesia, termasuk di lingkungan istana kepresidenan,” demikian pernyataan sikap Forum Pemred yang diteken Ketua Retno Pinasti dan Sekretaris Irfan Junaedi di Jakarta, Minggu.
Forum Pemred menyesalkan kejadian pencabutan kartu liputan istana terhadap wartawan CNN Indonesia, sekaligus mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden untuk menjelaskan alasan langkah itu diambil.
Forum Pemred mengingatkan bahwa menghalang-halangi kegiatan jurnalistik dilarang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyatakan setiap orang yang secara sengaja dan melawan hukum menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
“Pasal-pasal yang dilindungi tersebut mengamanatkan kebebasan pers dan hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi,” tegas Forum Pemred.
Forum Pemred menyatakan selalu mendukung upaya perbaikan kualitas jurnalistik, termasuk keberlanjutan media dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan seraya memastikan kemerdekaan pers terus terjaga.
Baca juga: Dewan Pers minta Istana pulihkan akses liputan wartawan CNN Indonesia
Di samping itu, Forum Pemred mengingatkan kembali kepada semua pihak untuk memedomani Undang-Undang Pers demi kualitas demokrasi dan menjamin kebebasan pers di tanah air.
Lebih lanjut Forum Pemred mengapresiasi langkah redaksi CNN Indonesia, sekaligus mendorong upaya dialogis dalam menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengutamakan profesional kompetensi dan etis.
“Forum Pemred berharap apa yang dialami jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, tidak terulang dan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam komitmen menjaga kemerdekaan pers,” demikian pernyataan sikap Forum Pemred.
Diketahui, kartu liputan khusus istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, dicabut oleh BPMI Sekretariat Presiden. Ihwal pencabutan itu dibenarkan oleh Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari.
“Benar telah terjadi pencabutan Id Pers Istana atas nama Diana Valencia [pada] 27 September 2025, tepatnya pukul 19.15 [WIB]. Seorang petugas BPMI mengambil Id pers Diana di Kantor CNN Indonesia,” ucap Titin dalam keterangan tertulis, Minggu.
Titin mengaku terkejut dan mempertanyakan dasar atau alasan pencabutan kartu liputan tersebut. Dia pun menyebut pihaknya telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk mempertanyakan tindakan tersebut.
Menurut Titin, pertanyaan Diana kepada Presiden Prabowo saat jumpa pers seusai Presiden kembali dari lawatan luar negeri di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (27/9), merupakan pertanyaan penting dan kontekstual.
“Pertanyaan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu MBG (Makan Bergizi Gratis),” tuturnya.
Baca juga: PWI Pusat dorong BPMI Setpres beri klarifikasi pencabutan kartu liputan istana
Baca juga: Forum Pemred nyatakan negara harus pastikan tidak ada penghalangan kerja pers
Baca juga: Mensesneg minta Biro Pers cari jalan keluar soal pencabutan ID liputan CNN Indonesia
