Jakarta (ANTARA) - Pelaku industri perikanan di Aceh meluncurkan Program Perbaikan Perikanan (Fishery Improvement Project/FIP) untuk komoditas tuna sirip kuning dan cakalang dengan alat tangkap pukat cincin (purse seine) guna menjaga akses pasar ekspor sekaligus mendorong praktik perikanan berkelanjutan.
Direktur Program Marine Stewardship Council (MSC) Indonesia, Hirmen Syofyanto dalam keterangannya , Selasa, menjelaskan, peluncuran program tersebut berlangsung di Banda Aceh pada 20 April 2026 dan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perikanan tuna yang bertanggung jawab serta selaras dengan standar global keberlanjutan.
Program ini diinisiasi oleh pelaku industri perikanan di Aceh dengan dukungan berbagai mitra, seperti INKLUSIF sebagai lembaga perbaikan perikanan, pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Baca juga: MSC gelontor pendanaan 60.000 dolar AS untuk dukung perbaikan perikanan udang
FIP tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pra-penilaian (pre-assessment) yang mengidentifikasi peluang perbaikan dalam pengelolaan perikanan purse seine di wilayah Aceh, khususnya yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo.
Melalui pendekatan FIP, perbaikan dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan hingga implementasi rencana aksi bersama.
Hirmen mengatakan inisiatif tersebut menunjukkan semakin kuatnya kesadaran pelaku industri terhadap pentingnya keberlanjutan dalam menjaga sumber daya laut sekaligus mempertahankan daya saing di pasar global.
“Kami melihat semakin banyak pelaku industri di Indonesia yang secara aktif mengambil peran dalam mendorong perbaikan perikanan. Inisiatif seperti FIP ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama, tetapi juga kebutuhan strategis untuk menjaga akses pasar dan keberlanjutan sumber daya dalam jangka panjang,” ujar Hirmen.
Baca juga: MSC dan USK bahas penerapan ekolabel untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan di Aceh
Ia menjelaskan, meningkatnya permintaan global terhadap produk tuna juga diiringi dengan tuntutan yang lebih tinggi terhadap praktik penangkapan yang berkelanjutan dan tata kelola perikanan yang baik.
Menurut dia, perikanan pelagis di Aceh, khususnya di Lampulo, telah berkembang pesat sejak 1970-an dan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir, sehingga upaya menjaga keberlanjutan menjadi sangat penting.
Dalam workshop peluncuran, para pemangku kepentingan menyepakati rencana aksi awal, termasuk penyusunan timeline implementasi, pembagian peran masing-masing pihak, serta identifikasi tantangan di lapangan.
Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan program agar perbaikan praktik penangkapan ikan tidak hanya berdampak pada kelestarian ekosistem laut, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
Baca juga: MSC: Bakamla tak miliki legalitas penyidikan pandangan yang kaku
Selain menjaga stok ikan, program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas nelayan, meningkatkan tata kelola perikanan, serta memastikan rantai pasok bahan baku tetap berkelanjutan untuk kebutuhan industri.
Ke depan, implementasi rencana aksi akan menjadi fokus utama dengan pemantauan berkala secara transparan agar FIP tuna di Aceh dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia dalam mendorong transformasi menuju perikanan yang lebih berkelanjutan.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.