Pemkab Bekasi gelar rakor persiapan Pemilu 2018

Cikarang, Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersama Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan pilkada pemilihan calon gubernur dan kepala desa serentak tahun 2018.

Rakor salah satu kegiatan dalam menjaga kedamaian di tengah masyarakat dan berharap agar dapat terpelihara suasana kondusif keamanan daerah setempat sebelum pemilihan berlangsung, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, H.Uju di Cikarang, Selasa.

Menurut dia dalam upaya itu meminta aparatur gabungan untuk terus melakukan pengawalan dan sinergisitas sesuai arahan pemerintah pusat maupun daerah.

Hal ini akan terasa penting dimana membagi peranan pemerintah daerah dalam menjaga kondusifitas agar pegawai negeri sipil (PNS) harus tetap netral.

Dan tentunya, seluruh golongan agar tetap melakukan sinergisitas dalam rangka menyongsong kesiapan penyelenggaraan pemilihan umum.

Namun perlu diketahui bilamana adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak bersikap netral maka akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Tetapi dalam penyelenggaraan tersebut baik elemen pemerintahan secara struktural dan aparat hukumnya meminta untuk bersama-sama saling menjaga dan meluruskan setiap rumor yang berkembang.

Ia menambahkan secara pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang bertanggung jawab antaranya secara formal adalah KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Tetapi pemerintah daerah dan masyarakat tetap berkewajiban untuk mendukung penyelenggaraaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Bekasi, Idham Kholik menyatakan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2018 secara aturan tidak jauh berbeda dengan pemilihan kepada daerah.

Hanya saja dalam penekanannya pada sistem pengawasan tingkat kecamatan. Pasalnya itu ada program baru yaitu Pojok Panwas.

Dan dalam hal tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengenal dan berinteraksi terkait sistem pemilihan di Indonesia baik secara aturan mauoun kebijakan yang berlaku.