Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk membuat langkah antisipasi dari adanya potensi bencana selama masa libur Lebaran mengingat kondisi cuaca yang kini sedang tidak bersahabat.
"Inilah yang menjadi salah satu harapan dari Industri pariwisata, khususnya kami di hotel-restoran, kita berharap antisipasi terhadap potensi-potensi jalan putus, tanah longsor dan seterusnya itu sudah menjadi satu atensi pemerintah," kata Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Yusran menyoroti banyak daerah yang menjadi tujuan wisatawan jadi terdampak akibat adanya sejumlah bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem beberapa waktu ini terjadi. Contohnya seperti daerah puncak yang rawan akan tanah longsor hingga jembatan yang menjadi jalan lintas Jambi-Sumatera Barat akibat banjir.
Baca juga: Kementerian Pariwisata ajak Perhimpunan Hotel dan Restoran berkolaborasi
Fasilitas yang tidak memadai disebutnya bakal berdampak pada pergerakan wisatawan ke daerah karena kurangnya rasa aman dan nyaman.
Padahal waktu libur Lebaran merupakan salah satu waktu baik yang dapat dijadikan pemda sebagai momentum untuk membenahi sarana dan prasarana di sekitar destinasi wisata, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah sendiri.
"Jadi saya yakin libur Lebaran itu jika memang semua pihak ikut berkontribusi untuk mengamankan atau mengantisipasi terhadap potensi bencana, tentu ruang untuk pergerakan ekonomi pada saat libur Lebaran juga menjadi besar," ucap Yusran.
Dari segi keamanan, Yusran juga menyoroti bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemda di masing-masing daerah masih berbeda dan bergantung pada anggaran dari pusat. Namun, adanya kesadaran untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang aman dan nyaman seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.
Baca juga: PHRI harap pemerintah jadikan sektor pariwisata salah satu prioritas
Ia menilai penanganan yang berhubungan dengan manajemen risiko di destinasi wisata seharusnya tidak dibuat rumit dan dibuat alur regulasi yang panjang. Terlebih semua uang yang beredar datang langsung dari wisatawan, sehingga pemerintah perlu menyediakan layanan dan fasilitas yang memadai.
Maka dari itu, dirinya menyarankan agar pemerintah dari pusat sampai daerah fokus untuk meningkatkan potensi perputaran ekonomi pada saat momen Lebaran.
"Pemerintah seharusnya yang justru mendorong pergerakan ekonomi itu terjadi di saat libur Lebaran, karena itu momentum untuk pergerakan(wisatawan) yang terbesar cuma terjadi dua kali dalam setahun, yaitu libur Lebaran dan Natal dan Tahun Baru. Jadi jangan sampai terlewatkan hanya karena lambatnya pelayanan publiknya," kata dia.
