Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Kementerian Dalam Negeri Kemendagri berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk melindungi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan.
"Hal itu saya sampaikan kepada tim BPJS saat berkunjung ke Kantor BSKDN, Jakarta, Rabu (26/2)," kata Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Kolaborasi ini penting dalam menganalisis percepatan peningkatan cakupan penggunaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah. Dia menyampaikan langkah ini juga merupakan bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Program ini didukung dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurutnya, pertemuan ini penting untuk menyukseskan program tersebut.
Apalagi penghapusan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Langkah ini penting untuk memastikan masyarakat mendapat perlindungan, baik dari aspek kesehatan maupun ketenagakerjaan.
BSKDN Kemendagri yang berfungsi menyusun dan merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri menyambut baik kerja sama tersebut.
Baca juga: DKI Jakarta sebut aturan retribusi sampah masih dibahas dengan Kemendagri
Baca juga: Harapan di tengah tantangan PHK
