Karawang (ANTARA) - Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengajak masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di tempat pembuangan/pemrosesan sementara (TPS) untuk mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
"Masyarakat harus sudah mulai membiasakan diri untuk melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik," kata bupati di Karawang, Sabtu.
Ia mengatakan bahwa pemilahan sampah organik dan anorganik di TPS itu diperlukan, guna mengurangi beban sampah di tempat pembuangan/pemrosesan akhir (TPA) Jalupang.
"Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah, kami akan upayakan untuk menggencarkan sosialisasi terkait pentingnya memilah sampah," katanya.
Selain melakukan pemilahan sampah di TPS, masyarakat juga bisa melakukan pengolahan sampah, seperti yang dilakukan di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Mekarjati, Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat.
Bupati mengaku sudah meninjau dan melihat langsung langsung pengolahan sampah di TPST Mekarjati pada Jumat (17/1).
"TPST ini sangat efisien dalam mengurangi volume sampah. Karena ada proses pencacahan sampah dengan mesin di TPST itu," katanya.
Saat ini, kata Bupati, dalam satu hari, TPST Mekarjati menampung 5 ton sampah. Ke depan diharapkan dapat memproses hingga 20 ton sampah dalam sekali proses.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karawang, Iwan Ridwan sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya mendorong masyarakat untuk mengaktifkan kembali seluruh tempat pengolahan sampah reuse, reduce, and recycle (TPS3R).
TPS3R merupakan fasilitas yang dirancang untuk mengelola sampah dengan prinsip reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), recycle (mendaur ulang).
"Jadi di TPS itu minimal ada pemilahan sampah organik dan anorganik," katanya.
Tujuan pengaktifan kembali TPS3R adalah untuk mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA.
Untuk di Karawang, kata dia, sebenarnya ada 22 TPS3R yang tersebar di sejumlah kecamatan sekitar Karawang. Namun, yang kini masih aktif hanya sepuluh TPS3R.
"Ke depan, semua TPS3R akan didorong untuk diaktifkan lagi. Tentu saja ini membutuhkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat," katanya.*