Bekasi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali mengajukan tambahan dana subsidi kesehatan melalui produk kartu sehat berbasis nomor induk kependudukan pada 2018 senilai Rp200 miliar.
"Kita sudah mengajukan kebutuhan anggaran untuk kartu sehat pada 2018 Rp200 miliar kepada DPRD Kota Bekasi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Kusnanto di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, besaran pengajuan itu mengalami peningkatan dari 2017 sebesar Rp75 miliar pada APBD murni dan Rp20 miliar pada APBD Perubahan.
Apabila pengajuan itu direstui oleh kalangan wakil rakyat di DPRD setempat, maka para pemegang KS secara otomatis akan memperoleh perpanjangan masa kedaluarsa layanan yang semula habis per Desember 2017 diperpanjang hingga 2018.
Pihaknya saat ini tengah menargetkan penambahan KS sebanyak 300.000 keping kartu untuk memenuhi target sasaran 2,6 juta jiwa warganya.
"Karena semua warga Kota Bekasi berhak mendapat Kartu Sehat, ditargetkan tahun 2018 akan dikeluarkan lagi Kartu Sehat 600.000 kartu," katanya.
Menurut dia, setiap warga Kota Bekasi berhak mendapat Kartu Sehat karena mereka membayar pajak.
Kehadiran KS di tengah masyarakat Kota Bekasi, kata dia, merupakan alternatif dari layanan subsidi kesehatan yang kini berjalan yakni Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Keberadaan Kartu Sehat yang dikekuarkan Pemkot Bekasi tidak bertentangan dengan BPJS Kesehatan program pemerintah pusat. KS ini sebagai alternatif saja," katanya.
Hal yang membedakan keduanya, kata dia, adalah BPJS Kesehatan ada iuran pesertanya, sedangkan Kartu Sehat tanpa iuran dan pemegang kartu berhak mendapat pelayanan gratis di 39 rumah sakit swasta se Kota Bekasi dan RSUD.
Bekasi Ajukan Dana Kartu Sehat Rp200 Miliar
Kamis, 19 Oktober 2017 16:48 WIB
Kartu Bekasi Sehat (KBS). (Ist.)
Karena semua warga Kota Bekasi berhak mendapat Kartu Sehat, ditargetkan tahun 2018 akan dikeluarkan lagi Kartu Sehat 600.000 kartu.
