Biaya Pendidikan SMA Tinggi, Warga Karawang Melapor

Ilustrasi - Suasana belajar mengajar di ruang kelas. (Foto Antara/Dok).

Tahun ini tidak ada bantuan dari Pemkab Karawang. Karena pengelolaan SMA Negeri itu sudah diambil alih Pemprov Jabar.

Karawang (Antara Megapolitan) - Sejumlah warga Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat, melaporkan ke Komisi D DPRD setempat terkait adanya sumbangan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri yang mencapai Rp2,7 juta.

"Anak saya sekolah di SMAN 1 Ciampel. Tapi ada sumbangan pendidikan Rp2,7 juta. Padahal, sumbangan pendidikan itu belum disetujui oleh seluruh orang tua siswa pada saat rapat dengan Komite Sekolah dan pihak sekolah," kata Endang Sukmajaya, salah seorang orang tua siswa, di Karawang.

Ia mengatakan, yang namanya sumbangan itu tidak menentukan besaran jumlah uang dan waktunya. Tetapi pihak sekolah bersama Komite Sekolah menentukan besaran sumbangan dan waktu pembayaran dalam satu tahun.

Atas adanya kewajiban sumbangan pendidikan itu, maka orang tua siswa di SMAN 1 Ciampel harus membayar Rp250 ribu setiap bulan.

"Banyak orang tua siswa tidak sepakat dengan adanya sumbangan pendidikan itu. Karena pada tahun sebelumnya tidak ada sumbangan apapun untuk biaya pendidikan," katanya.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Sekolah SMAN 1 Ciampel Tri Setyowati Dyah mengatakan, pada tahun ini pihaknya mendapat bantuan pendidikan dari pemerintah pusat sebesar Rp1,2 juta untuk satu siswa, serta bantuan dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp700 ribu.

"Tahun ini tidak ada bantuan dari Pemkab Karawang. Karena pengelolaan SMA Negeri itu sudah diambil alih Pemprov Jabar. Kalau tahun lalu, Pemkab Karawang memberi bantuan sebesar Rp1 juta per siswa," katanya.

Untuk menutupi kekurangan biaya pendidikan, sebagai dampak terhentinya bantuan dari Pemkab Karawang, maka dilakukan rapat dengan Komite Sekolah dan dihasilkan kesimpulan untuk menggelar rapat dengan orang tua siswa, agar bisa ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

"Dalam rapat itu dihasilkan kesimpulan kalau orang tua siswa memberikan sumbangan sebesar Rp250 ribu per bulan untuk setiap siswa," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Karawang Endang Sodikin menyesalkan adanya kebijakan pengambilalihan kewenangan SMA dari pemkab ke pemprov, karena itu justru menimbulkan permasalahan.

"Ketika kewenangan SMA masih di pemkab, itu masih ada bantuan dari pemkab. Tapi sekarang tidak ada, karena kewenangannya sudah dialihkan ke provinsi. Tapi karena sudah diambil alih, maka partisipasi masyarakat itu menjadi penting agar pendidikan bisa terus berjalan," katanya.