Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, memberikan penghargaan kepada empat sekolah yang dinobatkan menjadi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan membentuk siswanya menjadi duta kependudukan.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari di Kota Bogor, Rabu, menyebutkan ada empat SSK yang mendapatkan klasifikasi paripurna, yakni SMPN 1 Bogor dan SMP Rimba Teruna untuk tingkat SMP, serta SMAN 1 Bogor dan SMA Kosgoro untuk tingkat SMA.
“Jadi ini adalah satu program melibatkan sekolah-sekolah untuk mendorong para siswanya yang paham mengenai kependudukan, isu-isu permasalahan di kependudukan,” ujarnya.
Hery mengatakan isu kependudukan yang dikenalkan dalam SSK, antara lain berkaitan dengan reproduksi, pernikahan dini, stunting, hingga judi daring, dan perundungan.
Baca juga: 247 sekolah se-Jabar terima penghargaan saat peringatan Hardiknas di Lapangan Sempur Kota Bogor
“Nah masalah-masalah yang berkaitan dengan kependudukan dikenalkan sejak awal di bangku sekolah, agar tidak menjadi masalah dan kemudian diinternalisasi. Juga beberapa sekolah yang menjadi juaranya tadi, menginternalisasi di mata pelajaran lokalnya,” kata Hery.
Di samping itu, lanjutnya, duta kependudukan pada SSK di Kota Bogor ini merupakan yang pertama kali dibentuk di Indonesia.
“Dan akan dibawa, langsung dilaporkan ke kementerian sebagai pilot project. Kemudian juga untuk yang tadi, yang siswa-siswa yang mendapat penghargaan juga akan naik nanti ke tingkat provinsi dan seterusnya,” ujar Hery.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor Anas S. Rasmana mengatakan selain empat sekolah dengan standar paripurna, ada puluhan sekolah lain yang telah mengikuti penilaian SSK selama tiga bulan.
Baca juga: Pemkot Bogor sambut baik TK Akbar raih predikat sekolah ramah anak dengan nilai tertinggi
“Kami melakukan kunjungan, pemeriksaan administrasi, sekretariat, jingle, website, wawancara, kemudian mereka (SSK) terakhir ekspose tentang kegiatan sekolah-sekolah kemarin,” ujarnya.
Di samping itu, kata Anas, siswa yang menjadi duta kependudukan dilatih agar menjadi konselor untuk teman sebayanya, sehingga mereka bisa memberi pemahaman terkait isu kependudukan.
“Dan yang menilai bukan kami, tapi menilai adalah BKKBN dari pusat berdasarkan aplikasi. Insya Allah tahun depan akan lebih menarik,” kata Anas.
