Pendidikan Papua: Kunci Atasi Separatisme

Guna mendorong peningkatkan kualitas pendidikan di Papua, Pemerintah Provinsi Papua melalui dinas pendidikan mengirim anak-anak Papua ke Universitas Pelita Harapan (UPH) untuk menjalani pendidikan menjadi guru.

Sebelumnya, dalam rangka memajukan kualitas pendidikan di Papua, Pemerintah Provinsi Papua dan Yayasan Universitas Pelita Harapan menjalin kerja sama melalui program pendidikan. Dimana Pemerintah Papua menunjuk Yayasan UPH untuk melaksanakan Program pendidikan bagi tenaga guru, pelajar dan mahasiswa yang berprestasi, dan ikut seta dalam pengembangan sekolah-sekolah di Papua.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda mengungkapkapkan, pengiriman anak-anak Papua ke UPH tersebut dengan harapan setelah lulus dapat kembali membantu pemerintah untuk meningkatkan SDM di Bumi Cenderawasih. "Pengiriman anak-anak Papua tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2012," terangnya.
 
Program ini dapat tentunya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru di Papua, pasalnya sampai saat ini wilayah pedalaman Papua  masih kekurangan guru. "Tahun depan ada dua anak yang akan lulus, dimana saat ini mereka masih ada tugas yang harus diselesaikan lebih dulu. Mungkin IP nya kurang, sehingga tahun depan baru akan selesai,"  jelasnya.

Menurutnya, di Papua ada sekitar empat sekolah yang dibangun oleh universitas ini, seperti di Kabupaten Tolikara (Mamit, Karubaga), dan Kabupaten Jayapura. "Untuk Mamit kami mengirim 13 calon guru, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura ada sekitar puluhan orang, Karubaga satu orang, dan Tolikara. Jadi mereka membangun sekolah-sekolah perintis di Papua," ucapnya.
 
Ia katakan, di masa kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan lama James Modouw, pemerintah provinsi mengirim para caloh guru sebanyak dua kali, dan semuanya sudah selesai menempuh pendidikan di UPH. "Terakhir kemarin masih tersisa dua anak lagi yang tahun depan baru akan selesai. Jadi ini merupakan program lanjutan dari pejabat lama," katanya. Dia menambahkan, saat ini dirinya hanya melanjutkan program dari pimpinan lama, dimana sejak mereka masuk hingga selesai dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua.
 
Diharapkan melalui kerja sama ini dapat memenuhi kebutuhan tenaga guru yang berkualitas, khususnya di daerah-daerah Indonesia Timur. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter dan beriman, yang dapat berperan serta memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat Papua di masa mendatang (http://papuapos.com/index.php/component/k2/item/7729-tingkatkan-kualitas-pendidikan-papua-kirim-anak-papua-ke-uph).

Selektif
    
Segala kebijakan Pemerintah Daerah yang mengedepankan dan memajukan sektor pendidikan dan sektor kesehatan, terutama di Papua haruslah diapresiasi karena kemajuan pendidikan dan kesehatan di suatu daerah akan berpengaruh secara signifikan terhadap kemajuan di Papua itu sendiri. Dan, harus diakui bahwa kemiskinan juga masih menjadi masalah akut di Papua.
    
Meskipun demikian, pelaksanaan program pengiriman mahasiswa ataupun pemberian beasiswa kepada masyarakat Papua haruslah dilaksanakan secara selektif, dengan mengedepankan sejumlah kriteria yang patut dipenuhi, antara lain calon penerima beasiswa atau yang akan disekolahkan harus memiliki IQ (intellectual quatient) yang mumpuni diimbangi dengan EQ (emotional quotient) maupun SQ (spiritual quotient) yang baik.
 
Tidak hanya itu, calon penerima beasiswa atau mereka yang akan disekolahkan ke luar Papua juga mereka-mereka yang mampu dan diyakini menjaga akar kultural Papua dan akan tetap mempertahankannya sampai kapanpun juga dan last but not least calon mahasiswa ataupun calon penerima beasiswa adalah mereka-mereka yang loyal terhadap NKRI, dan bukan merupakan kelompok pendukung separatis di Papua.

Hal ini penting sebab kemajuan pendidikan akan juga menjadi faktor signifikan digerusnya atau dihilangkannya semangat separatisme di Papua. Apalagi menjadi guru yang merupakan salah satu profesi terhormat, dihargai dan merupakan prominent figure akan sangat berbahaya jika tidak loyal terhadap NKRI, karena guru-guru juga dapat menjadi tombak ampuh mencegah tetap eksisnya separatis di Papua.

Bangsa Indonesia secara keseluruhan termasuk warga Papua akan menyesal jika calon mahasiswa atau mereka yang mendapatkan beasiswa sekolah di luar Papua akhirnya hanya menjadi aktivis ataupun komprador asing semata. Sudah waktunya, rakyat Papua bersatu untuk membangun Indonesia, apalagi kabarnya kelompok OPM pimpinan Goliath Tabuni juga sudah berikrar setia kepada NKRI pada tanggal 1 Juli 2017.

Sudah waktunya para mahasiswa ataupun guru asal Papua yang sedang belajar di tanah Jawa atau lainnya mulai berikhtiar mengangkat derajat dan martabat masyarakat Papua melalui dunia pendidikan, dan melupakan atau meninggalkan dunia politik praktis yang menyuarakan Papua merdeka. Mengapa?.

Data BPS menyebutkan, Papua Barat dan Papua memiliki nilai paling rendah di antara seluruh provinsi di Indonesia, dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) 2010-2015. Papua Barat memiliki nilai 61,73, sedangkan Papua memiliki nilai 57,25. Sementara nilai rata-rata HDI di Indonesia adalah 69,55. HDI mengukur pencapaian rata-rata warga di suatu negara dalam hal pembangunan manusia. Variabel yang diukur di antaranya adalah kesehatan, harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Selain nilai HDI yang rendah, angka inflasi di Papua Barat dan Papua cukup tinggi. Banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena mereka harus bekerja demi menunjang ekonomi keluarga.

Data dari United Nations Children's Fund (Unicef) menunjukkan bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan SD dan SMP mereka. Di pedalaman, sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih untuk putus sekolah. Kondisi geografis merupakan salah satu faktor yang menyulitkan warga Papua untuk mendapatkan pendidikan.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seperti ini dibutuhkan untuk membangun akses pendidikan di kawasan pedalaman seperti Mamit. Rakyat Papua yang berhasil mendapatkan pendidikan layak harus kembali ke kampung halamannya dan berbagi pengetahuan mereka. Sudah waktunya pendidikan di Papua untuk mencerahkan dan memperkuat nasionalisme rakyat Papua terhadap NKRI.

*) Penulis adalah pemerhati masalah strategis Indonesia. Tinggal di Jakarta.