Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengimbau kepada pemerintah daerah mendukung operasi bank sampah di wilayah masing-masing demi membantu mewujudkan target pemerintah tidak lagi membangun tempat pembuangan akhir (TPA) baru pada 2030.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Bank Sampah 2024 dipantau daring dari Jakarta, Rabu, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan pemerintah menargetkan tidak ada lagi TPA yang akan dibangun di Indonesia pada 2030.
Untuk membantu mewujudkannya, dia mendorong peran pemerintah daerah dalam mendukung kinerja bank sampah di wilayah masing-masing.
Baca juga: Inovasi kulit mengkudu jadi teh, Bank Sampah Unit Darling Tangerang raih penghargaan KLHK
"Karena mereka (bank sampah) juga membantu kerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Mereka membantu kerja pengurangan sampah yang ada di daerah bapak/ibu yang menjadi target Jakstrada," kata Vivien.
Langkah tersebut dilakukan karena Indonesia ingin menekan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari sampah dan limbah. Mengingat sampah yang menumpuk di TPA dapat menghasilkan metana, salah satu jenis GRK yang berkontribusi dalam perubahan iklim.
Tidak hanya itu, produksi gas metana dari sampah yang tidak terkelola dapat memicu kebakaran TPA. Mengingat Indonesia sudah pernah mengalaminya ketika terjadi kebakaran di 35 TPA pada 2023 yang rata-rata merupakan open dumping atau tempat pembuangan sampah terbuka.
Baca juga: Jumlah Bank Sampah di Indonesia sekitar 7.000
Dalam kesempatan itu, dia meminta kepada perwakilan bank sampah dan pemerintah daerah yang hadir untuk menggunakan Rakornas Bank Sampah 2024 itu untuk menjadi tempat bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan sampah.
"Bisa menjadi catatan, bisa menjadi perbaikan-perbaikan pengelolaan sampah di daerah bapak/ibu," kata Vivien.*
