Pemkab Bekasi sebut kinerja keuangan daerah telah pulih usai pandemi

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyebutkan kinerja keuangan daerah kini telah sepenuhnya pulih setelah sempat diguncang pandemi dengan pendapatan kembali normal berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi 2023.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menyatakan terdapat sejumlah pencapaian dari sisi keuangan dari kinerja pemerintah daerah selama tahun 2023. Di antaranya pendapatan daerah menembus Rp6,59 triliun atau 100,98 persen dari target yang ditetapkan.

"Jadi saat pandemi COVID-19 kan memang kinerja keuangan turun lumayan jauh, baik dari pendapatan dan hal lainnya. Kemudian setelah selang beberapa tahun, akhirnya pada 2023 bisa kembali seperti sediakala," katanya di Cikarang, Rabu.

Baca juga: Pemkab Bekasi sahkan dokumen pelaksanaan anggaran dari APBD 2024

Ia menjelaskan total pendapatan 2023 terdiri atas pendapatan asli daerah mencapai Rp2,54 triliun, naik Rp163 miliar dibandingkan tahun 2022. Kemudian pendapatan transfer daerah sebesar Rp3,73 triliun atau 101,78 persen dari target yang ditetapkan.

Dirinya mengatakan peningkatan ini membuat kondisi keuangan pemerintah daerah pulih sepenuhnya seperti sebelum pandemi. Sementara dari sisi penyerapan anggaran, terdapat peningkatan signifikan.

Secara keseluruhan penyerapan anggaran untuk belanja daerah menembus angka 93,21 persen. Jumlah ini menjadi sejarah tersendiri di mana sebelumnya penyerapan anggaran Pemkab Bekasi tidak pernah sampai menyentuh angka 90 persen.

Baca juga: Pemkab Bekasi kukuhkan TPAKD kembangkan sektor ekonomi

Tinggi penyerapan anggaran menandakan seluruh program kerja yang direncanakan mampu direalisasikan. Alhasil, dampaknya mulai dirasakan masyarakat baik dari program pengembangan sumber daya manusia maupun pembangunan.

Dani mengatakan pembangunan kini tidak hanya bertumpu pada keuangan negara. Bantuan pusat maupun peran swasta turut berkontribusi meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Setidaknya terdapat dua jembatan layang yang dibangun tanpa uang negara, melainkan swasta.

"Jika dihitung tentu saja investasinya besar untuk membangun jembatan layang, bisa ratusan miliar tapi bisa dibangun di Kabupaten Bekasi. Kemudian ada juga nanti underpass yang seluruhnya tidak menggunakan anggaran negara. Ini yang terus ditingkatkan agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Di luar pembangunan fisik, juga bantuan sosial berupa pembagian makanan dari Baznas yang juga bukan dari anggaran negara," ucapnya.

Baca juga: Perbaikan jalan Kabupaten Bekasi yang butuh dukungan anggaran Pusat

Dalam rapat paripurna LKPJ 2023 turut disampaikan capaian yang diraih dengan total 53 penghargaan di antaranya predikat A akreditasi perpustakaan nasional, kinerja penyaluran dana desa terbaik dari Komisi Aparatur Negara, serta peringkat 1 realisasi investasi nasional.