Polres Karawang turunkan 780 personel dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024

Karawang (ANTARA) - Polres Karawang akan menurunkan 780 personel dalam melakukan pengamanan pemilu yang dikemas dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024.

"Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan berlangsung selama 222 hari, terhitung mulai 17 Oktober 2023,” kata Kepala Polres Karawang, AKBP Wirdhanto Hadicaksono, usai apel pengamanan Pemilu 2024, di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia mengatakan bahwa dalam Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024, Polres Karawang akan melibatkan 780 personel Polri. Selain itu, akan ada juga petugas keamanan dari unsur lain seperti dari TNI, Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja, dan instansi terkait lainnya.

Baca juga: Polres Karawang mulai melakukan pengamanan pemilu mulai 19 Oktober

Disebutkan, Operasi Mantap Brata Lodaya memiliki tujuan menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu 2024.

Menurut dia, sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 atau operasi pengamanan pemilu, ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian.

Di antara hal yang menjadi perhatian ialah penanganan konflik, pengamanan kantor-kantor penyelenggara pemilu, ketersediaan logistik, netralitas aparatur sipil negara serta netralitas TNI/Polri.

Baca juga: Polres Karawang simulasikan sistem pengamanan pemilu

Disebutkan, personelnya siap diturunkan untuk menjalani Operasi Mantap Brata 2023-2024 atau operasi pengamanan pemilu.

Pada Selasa ini telah dilakukan apel pengamanan pemilu di Lapangan Karangpawitan, Karawang, sebagai bagian dari upaya pematangan persiapan pengamanan pemilu.
Sedikitnya 780 polisi disiapkan untuk mengamankan Pemilu 2024.

Ia mengatakan apel gelar pasukan itu dalam rangka pemeriksaan akhir kesiapan personel, alat serta sarana dan prasarana yang digunakan Polri dalam rangka pengamanan Pemilu 2024.

Baca juga: Polres Karawang mulai siapkan pengamanan Pemilu 2024 antisipasi gangguan kamtibmas

Disebutkan bahwa Operasi Mantap Brata 2023-2024 dibagi dalam prioritas satu dan prioritas dua. Penentuan prioritas berdasarkan tingkat kerawanan gangguan pada Pemilu 2024.