Pemkot Depok diminta transparan soal kelola parkir oleh pihak ketiga

Depok (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD Depok Rienova Serry Donie mengatakan pengelolaan parkir oleh pihak ketiga di lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot ) Depok dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dinilai baik namun harus transparan.

"Apabila Pemkot Depok tidak bisa mengelola sendiri dan tujuannya untuk menambah PAD, maka Pemkot Depok harus transparan, " kata Rienova Serry Donie di Depok, Kamis.

Rienova Serry Donie menegaskan soal transparansi hasil retribusi parkir ini Pemkot Depok harus terbuka secara umum.

Selain itu Pemkot Depok bisa menjelaskan ke DPRD Depok untung rugi menggandeng pihak ketiga jika terkait pendapatan daerah.

"Sistem pengelolaan parkir yang disiapkan pihak ketiga seperti apa? sampaikan juga untung ruginya menggandeng pihak ketiga," tutur perempuan yang juga calon anggota DPRD Depok dari daerah pemilihan Cilodong-Tapos.

Rienova Serry Donie berharap Pemkot Depok menggandeng pihak ketiga untuk pengelolaan parkir di lahan aset pemerintah bisa meningkatkan pendapatan daerah sehingga pendapatan dari sektor tersebut tidak bocor.

"Semua harus terbuka saya berharap dengan menggandeng pihak ketiga tidak ada kebocoran tentang retribusi parkir dan pihak ketiga juga harus menggunakan teknologi sistem e-parking yang terbaik," katanya.

Sebelumnya Pemkot Depok, Jawa Barat, menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan lahan parkir milik pemerintah kota guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir.

Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok Nina Suzana menuturkan Pemerintah Kota Depok mencoba mengelola parkir yang ada di lingkungan balai kota, pasar, dan alun-alun.

"Mengelola parkir-parkir yang ada di lingkungan balai kota, pasar dan sarana pemerintah seperti alun-alun. Untuk itu, kita kerja samakan dengan pihak ketiga," katanya.

Baca juga: Pemkot Depok Jabar gandeng pihak ketiga untuk kelola lahan parkir

Baca juga: Parkir liar di Depok siap-siap kena denda