Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyusun rencana aksi pengelolaan sampah berbasis tekno sosial menindaklanjuti tujuh program solusi spesifik percepatan pembangunan daerah itu.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Bekasi Iis Sandra Yanti mengatakan penyusunan rencana aksi tersebut difokuskan pada pengelolaan sampah di wilayah hulu atau sumber sampah muncul pada tahap awal pelaksanaan.
"Kami memetakan titik-titik yang akan menjadi lokasi pengelolaan sampah, mulai dari sekolah, desa, pasar, serta fasilitas publik yang menjadi sumber sampah," katanya di Cikarang, Rabu.
Baca juga: Bekasi adopsi teknik olah sampah organik dari SPenSa Margajaya di Bogor
Dia menjelaskan sejumlah titik ditetapkan sebagai proyek percontohan berdasarkan hasil pemetaan awal antara lain SMAN 2 Cikarang Pusat untuk kategori lingkungan satuan pendidikan dan Desa Sukabungah di Kecamatan Bojongmangu mewakili wilayah pedesaan.
"Kemudian untuk titik pasar kami menetapkan pasar kabupaten yang ada di Kecamatan Babelan. Dan tentu saja di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, berikut rumah dinas bupati sesuai instruksi Pak Pj (Penjabat) Bupati Bekasi," ucapnya.
Pihaknya juga melakukan telaah mengenai rencana jangka pendek berikut penyusunan standar operasional prosedur terhadap titik-titik yang ditetapkan sebagai proyek percontohan pengelolaan sampah dimaksud.
Baca juga: Pemkab Bekasi kembali bersihkan sampah di dua TPS liar
"Rencana jangka pendek ini yang akan kita tindaklanjuti sampai dengan tanggal 15 Agustus mendatang," katanya.
Iis mengaku sebagaimana arahan Pj Bupati Bekasi, pemerintah daerah sudah bisa menyosialisasikan penanganan pengelolaan tekno sosial sampah di wilayah hulu kepada masyarakat pada 15 Agustus 2023 atau bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Bekasi.
"Sampai dengan tanggal 15 Agustus ini dari tekno sosial sampah di hulu sudah sejauh mana yang bisa kita publikasi terkait dengan penanganan sampah di hulu," ucapnya.
Baca juga: Pemkab Bekasi angkut tumpukan sampah sepanjang 150 meter di Kali Jambe
Pihaknya juga akan menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program ini berdasarkan kondisi riil setiap lokasi proyek percontohan.
"Sosialisasi dulu kemudian nanti disesuaikan dengan kondisi ketersediaan sarana prasarana dan anggaran. Kan kalau yang membutuhkan kegiatan fisik tentu butuh anggaran, itu kita akan cek juga kebutuhan anggaran di titik-titik yang menjadi pilot project program ini," kata dia.
