Pemerintah pastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan pemerintah memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal.

Menurut Bahtiar, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, kepastian tersebut sejalan dengan penyelenggara negara di luar KPU, Bawaslu, dan DKPP yang telah siap dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024, bahkan pemerintah telah berkomitmen mendukung pendanaan.

"Kesimpulannya, semua penyelenggara negara di luar KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) sudah 'on' (siap) semua. Kira-kira begitu," ujar dia.

Baca juga: KPU jadwalkan banding putusan PN Jakarta Pusat pada pekan ini

Hal tersebut disampaikan Bahtiar dalam kegiatan Peluncuran “RM Koran Pemilu” di Kantor Rakyat Merdeka, Jakarta, Rabu (15/3).

Menurut Bahtiar, meskipun sejumlah isu membayangi pergelaran pemilu, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari tantangan, bukan halangan untuk menyelenggarakan Pemilu 2024.

Dia mengatakan pemerintah beserta para penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP, dalam tiga tahun terakhir telah menyiapkan semuanya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU, tambahnya, bahkan telah melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu di level kecamatan dan kelurahan untuk menyukseskan pemilu.

Ia memaparkan empat indikator dalam mencapai penyelenggaraan pemilu yang sukses. Pertama, pemilu berjalan aman dan lancar.

Baca juga: Presiden Jokowi dukung KPU ajukan banding atas putusan PN Jakpus soal tunda pemilu 2024

Untuk mendukung hal ini, Bahtiar mengatakan Kemendagri telah melakukan rapat-rapat bersama TNI/Polri serta Kejaksaan Agung untuk mendukung keamanan Pemilu.

Kedua, partisipasi publik. Untuk menghadirkan partisipasi publik, Kemendagri secara rutin menggelar webinar guna mengajak seluruh komponen masyarakat menyukseskan Pemilu 2024. Kegiatan tersebut telah dilakukan empat bulan terakhir.

Ketiga, penyelenggaraan pemilu tidak memicu konflik sebagaimana yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dalam hal itu, Bahtiar menyampaikan pers berperan mencegah kemunculan konflik dalam pemilu.

Baca juga: Pengamat: Putusan PN Pusat tunda pemilu dapat reaksi penolakan

Terakhir, pembangunan nasional dan daerah tetap berjalan di tengah pelaksanaan pemilu. Terkait dengan hal tersebut, kata dia, Kemendagri memastikan pembangunan nasional dan daerah tetap berjalan, seperti dengan meminta pemerintah daerah tetap menjaga perekonomian tumbuh dengan baik di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Kalau lancar, kita akan merasakan hasilnya pula," ucapnya.