Kota Bogor (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Bogor, Jawa Barat, membimbing ratusan petugas sosial soal penggunaan aplikasi Sosial Integrasi Data (Solid) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG) untuk memperbarui data warga miskin.
Kepala Dinsos Kota Bogor Fahrudin saat dikonfirmasi ANTARA di Kota Bogor, Kamis, mengungkapkan bahwa sistem informasi data warga miskin yang terkoneksi dengan data kependudukan telah membantu menyisir dan menurunkan keluhan masyarakat terkait bantuan sosial.
"Solid itu inovasi Dinsos Kota Bogor, sekarang ada juga SIKS-NG dari pemerintah pusat, kami sosialisasikan keduanya untuk kepentingan pendataan ulang warga miskin," katanya.
Fahrudin menyebut aplikasi Solid, yang diluncurkan pada awal pandemi COVID-19, dan SIKS-NG, telah berhasil membantu pendaftaran warga miskin untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI dari periode Juni 2022 sebanyak 1.842 menjadi 12.500 pada Desember 2022.
Kehadiran aplikasi Solid juga telah menurunkan keluhan masyarakat tentang bansos dari 2.589 pada tahun 2020, turun menjadi 1.985 pada tahu 2021 dan menurun signifikan menjadi hanya 525 pengaduan pada tahun 2022.
Oleh karena itu, Dinsos menggelar bimbingan teknis Pendataan dan Pengelolaan Aplikasi Solid dan SIKS-NG Tahun 2023 di Saung Dolken, Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Senin (27/2) untuk kembali menurunkan angka keluhan dan validasi data warga yang berstatus membutuhkan bantuan sosial.
"Pandemi COVID-19 sudah selesai, banyak warga yang tahun lalu mendaftar karena terdampak pandemi, sekarang mungkin sudah ada yang bangkit dan ada warga yang belum masuk sebelumnya harus disesuaikan lagi," katanya.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bogor Raden Medi Sandora menjelaskan, tujuan bimbingsn teknis itu untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat tidak mampu, memberikan kemudahan akses hak dan kewajiban bagi keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan sosial.
Selanjutnya, membantu dalam mendapatkan maupun menyajikan data yang tepat sasaran, menyiapkan data berkala yang menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan. Selain itu juga membantu dalam peningkatan kompetensi SDM yang berkualitas untuk membantu masyarakat yang tertinggal dari segi pengenalan teknologi.
Peserta bimtek berjumlah 151 orang dari perwakilan aparatur wilayah di Kota Bogor, di antaranya kepala seksi kemasyarakatan dan para operator di wilayah hingga perangkat daerah terkait, seperti petugas di kelurahan dan kecamatan.
Baca juga: Harapan baru data bansos warga miskin di Kota Bogor
Baca juga: Pemkot Bogor fokus atasi persoalan data penerima bantuan sosial
