Bogor (Antara Megapolitan) - Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami kendala teknis sehingga 11 dari 13 desa yang ada hingga kini belum memiliki badan usaha resmi.
"BUMDes baru terbangun tahun ini, baru dua desa yang sudah memilikinya. Masih ada 11 desa lagi yang belum terbentuk," kata Camat Ciampea Juanda Dirmansyah, kepada Antara di Bogor, Senin.
Juanda mengatakan, beberapa kendala yang dihadapi dalam membentuk BUMDes salah satunya persyaratan teknis berupa pengurusan akta notaris dan pendaftaran ke KemenkumHAM, selain itu sulit untuk mencari jenis usaha yang benar-benar solid untuk dijadikan BUMDes di desa tersebut.
Tidak seperti dua desa yang sudah terbentuk BUMDes yakni Desa Ciampea Udik dan Desa Benteng. Kedua desa memiliki setra ekonomi seperti koperasi simpan pinjam, dan sentra pembuatan tas.
"Tapi semua proses sedang diajukan, bertahap karena ada plotingan sehari dua desa, jadi tidak semua bisa selesai pembentukan BUMDes," katanya.
Salah satu desa yang akan segera keluar izin legal BUMDesnya yakni Desa Bojong Rangkas yang menjadi sentra produksi kerajinan tas.
"Sayangnya Desa Bojong Rangkas tidak memiliki label sendiri, sehingga tidak bisa memasarkan sendiri produknya secara komersial. Baru bisa memproduksi dan dibeli oleh pihak lain yang melabelkannya," katanya.
Juanda berharap dengan terbentuknya BUMDes di setiap desa, dapat meningkatkan produksi UMKM yang akan mendorong perekonomian masyarakat sekitar.
"Target kita akhir tahun ini semua desa sudah memiliki BUMDes," katanya.
Kecamatan Ciampea terletak di wilayah Barat Kabupaten Bogor memiliki luasan 3.382 hektar terdiri dari 13 desa dengan jumlah penduduk 152.000 jiwa atau 58.000 kepala keluarga.
Di Kecamatan Ciampea terdapat banyak pergerakan perekonomian masyarakat salah satu yang populer adalah kerajinan tas di Desa Tegal Waru yang masyarakatnya menjadi pengrajin tas Tajur, dan juga sektor pertanian.
"Kecamatan Ciampea tidak begitu luas wilayahnya tetapi memiliki kepadatan penduduk nomor empat terbesar di Kabupaten Bogor setelah Cibinong, Bojong Gede dan Citeureup," katanya.
Menurut Juanda, BUMDes dapat menjadi penggerak dana desa yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat dengan nilai Rp1,4 miliar per desa pada 2015 lalu.
Pembangunan BUMDes telah diamanatkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar yang mendorong setiap desa hendaknya memiliki BUMDes sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
"Dengan adanya BUMDes, dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli desa itu," kata Marwan.
Dia menargetkan bisa mendorong agar desa-desa mempunyai BUMDes. Dengan harapan seluruh desa di Tanah Air bisa mengembangkan potensinya.
"Karena dengan BUMDes bisa menggerakkan sektor produksi baru, sekaligus menggerakkan perekonomian desa setempat," katanya.
Kecamatan Ciampea Terkendala Bentuk BUMDes Setiap Desa
Selasa, 10 Mei 2016 11:21 WIB
BUMDes baru terbangun tahun ini, baru dua desa yang sudah memilikinya. Masih ada 11 desa lagi yang belum terbentuk.
