Jakarta (ANTARA) - Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto menyatakan bahwa jaminan produk halal turut berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Ini (jaminan produk halal) turut mendorong tumbuhnya ekonomi syariah, sebagian ekonomi yang juga akan memperkuat ketahanan nasional kita dihubungkan dengan ketahanan ekonomi dan investasi,” katanya dalam International Conference on Indonesia and Global Affairs RPI -1st Session yang diikuti secara daring, di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan selain berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan, jaminan produk halal mendesak untuk dilakukan karena jaminan halal diakui oleh World Trade Organization (WTO) dan pasar produk halal Asia-Pasifik mencapai 62 persen, diikuti Timur Tengah 20 persen, Afrika 15 persen dan Eropa-US dengan 3 persen.
Baca juga: Rektor IPB tawarkan 10 agenda nasional untuk tingkatkan ketahanan pangan
Baca juga: Badan Pangan Nasional dorong urgensi pengembangan "food estate" untuk ketahanan pangan
Baca juga: Diskusi di IPB: Agrologistik jadi kunci ketahanan pangan nasional
Urgensi jaminan produk halal, kata dia, juga perlu dilakukan secepatnya untuk menyambut populasi Muslim di tahun 2023 yang mencapai 2,16 miliar penduduk atau 26 persen dari populasi dunia. Selain itu, halal juga sudah menjadi gaya hidup masyarakat global.
“Potensi pasar pangan halal di Indonesia sangat besar, dari 100 persen jumlah penduduknya 237,53 juta itu membutuhkan pangan halal karena ada muslin di sana,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, jumlah penduduk Muslim di berbagai negara lainnya juga cukup banyak yang disebut sebagai konsumen militan dan kebutuhan tersebut harus bisa disediakan oleh produsen halal dengan baik.
