• Top News
  • Terkini
  • Rilis Pers
Antaranews.com
Tentang Kami
Antara News bogor
Senin, 15 Desember 2025
Antara News bogor
Antara News bogor
  • Home
  • Nusantara
      • antaranews.com
      • Aceh/NAD
      • Bali
      • Bangka/Belitung
      • Banten
      • Bengkulu
      • Gorontalo
      • Jambi
      • Jawa Barat
      • Jawa Tengah
      • Jawa Timur
      • Kalimantan Barat
      • Kalimantan Selatan
      • Kalimantan Tengah
      • Kalimantan Timur
      • Kalimantan Utara
      • Kepulauan Riau
      • Kuala Lumpur
      • Lampung
      • Maluku
      • Megapolitan
      • NTB
      • NTT
      • Papua
      • Papua Tengah
      • Riau
      • Sulawesi Selatan
      • Sulawesi Tengah
      • Sulawesi Tenggara
      • Sulawesi Utara
      • Sumatera Barat
      • Sumatera Selatan
      • Sumatera Utara
      • Yogyakarta
  • Nasional
    • Kementerian HAM rilis Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

      Kementerian HAM rilis Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

      21 menit lalu

      MPR: Indonesia bisa pecah tanpa Pancasila

      MPR: Indonesia bisa pecah tanpa Pancasila

      30 menit lalu

      Komnas Perempuan sampaikan rekomendasi perkuat perlindungan korban KBG

      Komnas Perempuan sampaikan rekomendasi perkuat perlindungan korban KBG

      3 jam lalu

      Presiden Prabowo perintahkan hunian sementara di Sumatera segera rampung

      Presiden Prabowo perintahkan hunian sementara di Sumatera segera rampung

      7 jam lalu

      Pertamina Patra Niaga RJBB pastikan stok BBM aman jelang Natal dan Tahun Baru

      Pertamina Patra Niaga RJBB pastikan stok BBM aman jelang Natal dan Tahun Baru

      22 jam lalu

  • Kabar Daerah
      • Bogor Update
      • Depok Update
      • Sukabumi Update
      • Bekasi Update
      • Purwasuka Update
      Abpednas nilai digitalisasi desa jadi kebutuhan layanan publik

      Abpednas nilai digitalisasi desa jadi kebutuhan layanan publik

      53 menit lalu

      DPRD Kota Bogor sebut Pemkot bantu biaya masuk SMP swasta mulai 2026

      DPRD Kota Bogor sebut Pemkot bantu biaya masuk SMP swasta mulai 2026

      18 jam lalu

      Anggota DPRD Kota Bogor serap aspirasi warga Perumahan Citra Kencana

      Anggota DPRD Kota Bogor serap aspirasi warga Perumahan Citra Kencana

      20 jam lalu

      Wahana satwa temani liburan anak saat Natal dan Tahun Baru di Tangerang

      Wahana satwa temani liburan anak saat Natal dan Tahun Baru di Tangerang

      20 jam lalu

      Dishub Bogor waspadai dampak pergerakan 2,9 juta kendaraan saat Natal-Tahun Baru

      Dishub Bogor waspadai dampak pergerakan 2,9 juta kendaraan saat Natal-Tahun Baru

      12 Desember 2025 19:56

      UI kirim tim ahli tangani pemulihan dampak bencana banjir di Sumatera

      UI kirim tim ahli tangani pemulihan dampak bencana banjir di Sumatera

      12 Desember 2025 19:52

      "Police Goes To School" di Depok tingkatkan kesadaran hukum sejak dini para siswa

      "Police Goes To School" di Depok tingkatkan kesadaran hukum sejak dini para siswa

      12 Desember 2025 15:45

      Diskominfo Karawang terima 6.360 aduan masyarakat sepanjang 2025

      Diskominfo Karawang terima 6.360 aduan masyarakat sepanjang 2025

      12 Desember 2025 00:56

      Pemkab Sukabumi umumkan calon empat pimpinan pratama

      Pemkab Sukabumi umumkan calon empat pimpinan pratama

      12 Desember 2025 09:32

      Sukabumi sabet penghargaan Kota Terinovatif di ajang IGA 2025

      Sukabumi sabet penghargaan Kota Terinovatif di ajang IGA 2025

      10 Desember 2025 19:44

      Pemberdayaan ekonomi jadi isu Musrenbang Kota Sukabumi

      Pemberdayaan ekonomi jadi isu Musrenbang Kota Sukabumi

      10 Desember 2025 10:02

      Indeks Literasi Masyarakat Kota Sukabumi meningkat

      Indeks Literasi Masyarakat Kota Sukabumi meningkat

      9 Desember 2025 17:27

      Jamaah calon haji Kabupaten Bekasi diminta segera lunasi Bipih reguler

      Jamaah calon haji Kabupaten Bekasi diminta segera lunasi Bipih reguler

      47 menit lalu

      Pemkab Bekasi pasang tanggul Kali Cikadu cegah banjir

      Pemkab Bekasi pasang tanggul Kali Cikadu cegah banjir

      3 jam lalu

      Kadin apresiasi kebijakan Presiden menatap 2026 penuh optimis

      Kadin apresiasi kebijakan Presiden menatap 2026 penuh optimis

      13 Desember 2025 13:49

      Kadin: Indonesia makin menarik di tengah fragmentasi dunia

      Kadin: Indonesia makin menarik di tengah fragmentasi dunia

      12 Desember 2025 17:21

      DPRD Karawang : Penataan Cikampek dilakukan menyeluruh

      DPRD Karawang : Penataan Cikampek dilakukan menyeluruh

      14 Desember 2025 14:20

      Pertamina Patra Niaga RJBB raih rekor MURI

      Pertamina Patra Niaga RJBB raih rekor MURI

      14 Desember 2025 14:19

      Bupati Karawang tekankan pentingnya keterbukaan informasi publik

      Bupati Karawang tekankan pentingnya keterbukaan informasi publik

      13 Desember 2025 05:47

      Polres Subang tangkap 29 tersangka dalam pengungkapan 25 kasus narkoba

      Polres Subang tangkap 29 tersangka dalam pengungkapan 25 kasus narkoba

      12 Desember 2025 01:06

  • Kesehatan
    • Forum ilmiah ulas terapi presisi penyakit saluran cerna dan hati

      Forum ilmiah ulas terapi presisi penyakit saluran cerna dan hati

      17 jam lalu

      Dinkes Agam investigasi penyebab keracunan 11 korban bencana hidrometeorologi

      Dinkes Agam investigasi penyebab keracunan 11 korban bencana hidrometeorologi

      20 jam lalu

      PAPDI Sumbar lakukan pengobatan gratis korban banjir di Pasaman Barat

      PAPDI Sumbar lakukan pengobatan gratis korban banjir di Pasaman Barat

      22 jam lalu

      Pemkab Lombok Timur berikan penghargaan tenaga kesehatan

      Pemkab Lombok Timur berikan penghargaan tenaga kesehatan

      14 Desember 2025 08:15

      BSI buka Posko Kesehatan di Kantor Cabang Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang

      BSI buka Posko Kesehatan di Kantor Cabang Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang

      13 Desember 2025 21:58

  • Iptek
    • Pakar HI Universitas Padjadjaran sebut Indonesia perlu kembangkan nuklir untuk tujuan damai

      Pakar HI Universitas Padjadjaran sebut Indonesia perlu kembangkan nuklir untuk tujuan damai

      7 jam lalu

      Universitas Mulawarman revitalisasi lagu asli Kalimantan Timur dengan digitalisasi

      Universitas Mulawarman revitalisasi lagu asli Kalimantan Timur dengan digitalisasi

      16 jam lalu

      Universitas Jember jalin kerja sama dengan JLASTU China dalam bidang pertanian

      Universitas Jember jalin kerja sama dengan JLASTU China dalam bidang pertanian

      20 jam lalu

      Komdigi salurkan bantuan internet gratis ke sejumlah sekolah terdampak bencana di Sumut

      Komdigi salurkan bantuan internet gratis ke sejumlah sekolah terdampak bencana di Sumut

      14 Desember 2025 12:50

      Universitas Brawijaya harap kehadiran Danantara mampu perkuat ekosistem industri

      Universitas Brawijaya harap kehadiran Danantara mampu perkuat ekosistem industri

      14 Desember 2025 07:26

  • Artikel
    • Karawang kejar waktu menata puluhan perumahan terlantar

      Karawang kejar waktu menata puluhan perumahan terlantar

      3 jam lalu

      Di ujung kota, sampah mulai bicara

      Di ujung kota, sampah mulai bicara

      6 jam lalu

      88 tahun LKBN ANTARA, konsisten eksis di tengah krisis

      88 tahun LKBN ANTARA, konsisten eksis di tengah krisis

      17 jam lalu

      Lupa Daratan, cara Ernest Prakasa mengeksplorasi komedi Vino G. Bastian

      Lupa Daratan, cara Ernest Prakasa mengeksplorasi komedi Vino G. Bastian

      20 jam lalu

      Perang opini soal pemengaruh di medsos

      Perang opini soal pemengaruh di medsos

      14 Desember 2025 12:46

  • Lingkungan Hidup
    • Mataram tetapkan program pilah sampah dengan wadah dua warna

      Mataram tetapkan program pilah sampah dengan wadah dua warna

      17 menit lalu

      Gubernur ingatkan  bencana susulan imbas intensitas hujan

      Gubernur ingatkan bencana susulan imbas intensitas hujan

      34 menit lalu

      BBKSDA Riau ungkap kematian anak gajah Laila disebabkan virus herpes

      BBKSDA Riau ungkap kematian anak gajah Laila disebabkan virus herpes

      38 menit lalu

      Masyarakat diingatkan waspadai hujan petir pada Senin

      Masyarakat diingatkan waspadai hujan petir pada Senin

      7 jam lalu

      BKSDA Maluku amankan 9 ekor nuri disembunyikan dalam botol

      BKSDA Maluku amankan 9 ekor nuri disembunyikan dalam botol

      15 jam lalu

  • Wisata
    • Ini rekomendasi destinasi wisata yang bisa dituju selama libur tahun baru

      Ini rekomendasi destinasi wisata yang bisa dituju selama libur tahun baru

      7 jam lalu

      Pemkab Cianjur kerja sama dengan asosiasi perjalanan wisata siapkan paket wisata

      Pemkab Cianjur kerja sama dengan asosiasi perjalanan wisata siapkan paket wisata

      16 jam lalu

      Duet unik Yuni Shara nyanyi dangdut, Rhoma Irama bawakan lagu Aladdin

      Duet unik Yuni Shara nyanyi dangdut, Rhoma Irama bawakan lagu Aladdin

      14 Desember 2025 09:12

      Dari mabuk laut hingga kunyah sereh, totalitas untuk "Comic 8"

      Dari mabuk laut hingga kunyah sereh, totalitas untuk "Comic 8"

      14 Desember 2025 08:30

      Wamenpar apresiasi LKBN ANTARA promosi budaya Sulawesi lewat Festival Foto Celebes 2025

      Wamenpar apresiasi LKBN ANTARA promosi budaya Sulawesi lewat Festival Foto Celebes 2025

      14 Desember 2025 07:34

  • Internasional
    • Presiden Ukraina akan temui pejabat AS dan Eropa bahas perjanjian damai

      Presiden Ukraina akan temui pejabat AS dan Eropa bahas perjanjian damai

      6 jam lalu

      China sebut AS harus terlebih dahulu lucuti nuklir untuk denuklirisasi

      China sebut AS harus terlebih dahulu lucuti nuklir untuk denuklirisasi

      16 jam lalu

      Menlu tekankan Iran pilih diplomasi serta tidak pernah inginkan perang

      Menlu tekankan Iran pilih diplomasi serta tidak pernah inginkan perang

      20 jam lalu

      Turkiye sebut ISIS tak lagi timbulkan ancaman sistematis, tapi diperalat negara lain

      Turkiye sebut ISIS tak lagi timbulkan ancaman sistematis, tapi diperalat negara lain

      14 Desember 2025 09:29

      Beijing bertekad tidak biarkan kekuatan sayap kanan Jepang bangkitkan militerisme

      Beijing bertekad tidak biarkan kekuatan sayap kanan Jepang bangkitkan militerisme

      13 Desember 2025 22:25

  • Olahraga
    • Manajer kickboxing Indonesia Rosi Nurasjati dideportasi WAKO

      Manajer kickboxing Indonesia Rosi Nurasjati dideportasi WAKO

      3 jam lalu

      Juan Cabal antar Juventus taklukkan Bologna 1-0

      Juan Cabal antar Juventus taklukkan Bologna 1-0

      9 jam lalu

      Pembalap Awhin Sanjaya tewas akibat kecelakaan dalam final Sumatera Cup Prix

      Pembalap Awhin Sanjaya tewas akibat kecelakaan dalam final Sumatera Cup Prix

      16 jam lalu

      Main Penuh, Jay Idzes Bantu Sassuolo Imbangi AC Milan 2-2

      Main Penuh, Jay Idzes Bantu Sassuolo Imbangi AC Milan 2-2

      18 jam lalu

      Marvelo Edgar Xavier raih emas wushu taolu putra gabungan di SEA Games 2025

      Marvelo Edgar Xavier raih emas wushu taolu putra gabungan di SEA Games 2025

      14 Desember 2025 12:48

  • Foto
    • Pameran Fotografi Elang Jawa dan Konservasi Spesies Penting Jawa di Kota Bogor

      Pameran Fotografi Elang Jawa dan Konservasi Spesies Penting Jawa di Kota Bogor

      Minggu, 14 Desember 2025 21:38

      Istighosah kubro untuk korban banjir bandang Sumatra di Bogor

      Istighosah kubro untuk korban banjir bandang Sumatra di Bogor

      Rabu, 3 Desember 2025 9:36

      Aksi bersihkan pusara di Taman Makam Pahlawan Bogor

      Aksi bersihkan pusara di Taman Makam Pahlawan Bogor

      Jumat, 7 November 2025 9:45

      Pohon tumbang menimpa angkot di Kota Bogor

      Pohon tumbang menimpa angkot di Kota Bogor

      Selasa, 4 November 2025 8:53

      Layanan Jempol Bahagia Disdukcapil Kota Bogor

      Layanan Jempol Bahagia Disdukcapil Kota Bogor

      Senin, 3 November 2025 8:17

  • Video
    • KPK minta mahasiswa jadi pelopor budaya antikorupsi

      KPK minta mahasiswa jadi pelopor budaya antikorupsi

      Kamis, 11 Desember 2025 21:25

      Pengguna P11 naik, TransJakarta perkuat kerja sama dengan Pemkot Bogor

      Pengguna P11 naik, TransJakarta perkuat kerja sama dengan Pemkot Bogor

      Kamis, 11 Desember 2025 15:26

      Distribusi bantuan korban banjir Sumatera seadanya?, ini penjelasan TNI

      Distribusi bantuan korban banjir Sumatera seadanya?, ini penjelasan TNI

      Rabu, 3 Desember 2025 10:12

      BNPB punya Rp500 miliar, Purbaya siap tambah anggaran tangani bencana

      BNPB punya Rp500 miliar, Purbaya siap tambah anggaran tangani bencana

      Selasa, 2 Desember 2025 15:28

      Jangan sampai ketinggalan! promo early bir

      Jangan sampai ketinggalan! promo early bir

      Minggu, 30 November 2025 20:39

The Mystery of 1965 Tragedy, Can It Be Solved with Reconciliation?

Sabtu, 23 April 2016 12:08 WIB

The Mystery of 1965 Tragedy, Can It Be Solved with Reconciliation?

Massa dari Front Pancasila ketika melakukan aksi di depan Tugu Tani, Jakarta. Mereka menentang pelaksanaan kegiatan Simposium Nasional dengan tema "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan". (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Dok).

We must defend our national ideology, Pancasila whatever any risks will be taken.
The 1965 tragedy started with the kidnapping and murder of several military generals. The PKI was blamed for the atrocity. The efforts by the military to eliminate PKI supporters rebelion caused some of PKI supporters throughout many parts of the country was killed. Survivors of the 1965 tragedy and some of civil society organization including a historical observer have claimed millions of people were imprisoned without being trial.

After botched-betrayal action from PKI supporters and to minimilize the PKI existance, the government of Indonesia had published Presidential Decree No. 28/1975, for example, prevents members or sympathizers of the Indonesian Communist Party (PKI) who worked as civil servants from receiving their pensions. Meanwhile, Presidential Decree No. 16/1990 prevents former PKI members from working as civil servants or joining the Indonesian Military.

Responding to solve the mystery of 1965 tragedy, the  government for the first time in history organized an official event to openly discuss the 1965 massacre, involving the survivors, the government, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), academics, and human rights groups.
 
The symposium, spearheaded by Komnas HAM and the Presidential Advisory Board (Wantimpres), will discuss rehabilitation and compensation for the victims of the tragedy, which took place more than 50 years ago and remains a deeply sensitive topic in Indonesia.

The event will occur ahead of a May 2 deadline for settling serious past human rights violations, as declared by Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan last month.

The two-day event, entitled "Dissecting the 1965 tragedy", comprised discussions among stakeholders and aimed to provide recommendations for the government on the efforts to settle the past atrocities.
 
The organizers invited three sides to the symposium: members or relatives of the Indonesian Communist Party (PKI) who were the primary victims of the tragedy, ex-military personnel who were involved in operations against members of the PKI, and those who were accused of being PKI members and communist academics.

The two-day symposium on the 1965 tragedy ended on Monday (18/4), but historians could not reach any conclusions about this dark episode in Indonesian history, although the organizers tried to invite all related parties to participate in the discussion.  

Quoting from www.thejakartapost.com, the kidnapping and murder of six Army generals on Sept. 30, 1965, led to a purge of communists and alleged communist sympathizers by the military under the leadership of Soeharto. In the purge, countless thousands were murdered, tortured and arrested without trial.

It is estimated that between 500,000 to 1 million people were killed during the cleansing of people with any leftist connections, regardless of their age or level of connection (http://www.thejakartapost.com/news/2016/04/20/survivors-of-1965-desperately-seek-rehabilitation.html)
Meanwhile, former Army Special Forces (Kopassus) member Lt. Gen. (Ret) Sintong Pandjaitan was a regiment commander of the Army Para Commando Regiment (RPKAD), which led the anti-PKI campaign in areas across Indonesia.

At the symposium, Sintong denied that the number of victims killed after the G30S/PKI incident amounted to hundreds of thousands.
"It's a lie," the retired military general said as quoted by tempo.co. "Such a lie has tainted our honor as RPKAD members," he went on.
 
Sintong was referring to the results of an investigation by a fact-finding commission formed by President Soekarno in December 1965 and led by then-Home Minister Maj. Gen. Soemarno. The team concluded that the number of victims was 80,000. President Soekarno was not sure about the investigation results and confided that to a team member, Oei Tjoe Tat. "It is around five to six times higher [than the 80.000 figure]," said Oei, as quoted by Julius Pour in his book Gerakan 30 September.

Reconciliation ?

Nahdlatul Ulama (NU), the largest Islamic outfit in Indonesia, has called on the government to uncover the truth behind the violence and repression that wracked the nation in 1965-1966.

According to NU executive Imam Aziz, the government needs to continue to promote dialogue and shed light on the tragedy, which saw the deaths of around 500,000 people and unjust imprisonment of millions accused of  links to the Indonesian Communist Party (PKI).

"The most important thing is to reveal all the facts, and then determine how to continue," Imam told thejakartapost.com, adding that revealing the truth would put an end to the "glorification" of the perpetrators, who regarded themselves as victors and heroes.

NU itself is alleged to have been implicated in the 1965-1966 communist purge, frequently clashing with PKI sympathizers across Java around that period.
In 2000, then president Abdurrahman "Gus Dur" Wahid  publicly apologized to the victims on behalf of Pemuda Ansor, NU's youth wing, for helping the military commit its atrocities; the apology remains controversial today. The apologies were a good step forward for NU, he added.

According to Imam, NU has yet to decide on a firm position in regard to the latest government efforts to settle past human rights abuses and reconcile with the victims, but the ulemas are expected to decide one soon. "I hope NU will take a positive position, instead of further hampering [the reconciliation process]," Imam said.

Survivors of the 1965 tragedy have called for reconciliation through the revelation of the truth behind the mass killing of members and sympathizers of the Indonesian Communist Party (PKI) and their families. It is believed that at least half a million people were killed.

Speaking at a national symposium in Jakarta, victims of the 1965 anti-communist purge said reconciliation was needed, because, while some of the survivors had forgiven what had happened, others, especially those living outside Java, still experienced discrimination. "Many people think of reconciliation as: 'Please, forgive us for what has happened in the past'. But actually, the word 'reconciliation' should come from the victims," 1965 survivor Ilham Aidit, son of the late PKI leader DN Aidit.
 
The government of Indonesia stance is a clear. Indonesia's government doesn't to apologize to PKI because the botched of PKI efforts to change state ideology, Pancasila to be communism ideology. The scheme of reconciliation can be reached if the 1965 tragedy didn't solve with judicial process, but with non judicial process.

Crucially, the mystery of 1965 tragedy has still been blurred because many of vested interest group which come from Indonesia and abroad were politized these issue which could be had "hidden agenda" to raise communist ideology in Indonesia. We must remember that May is a month of communist anniversary in Indonesia and these group's have been made a new organization which handle and coordinating 1965 tragedy victims including PKI sympathizers. So, PKI sympathizers and PKI supporters have raised and their still have a mission to reveange. The called themselves as "Relatives in history or Keluarga Dalam Sejarah."

The past proxy war ?

Human Rights Watch (HRW) has said an apology over the atrocities of 1965 would be futile unless the whole truth was revealed. The International NGO said the government should be held accountable for its actions related to the killings of people who were considered associated with communism, including for what is hidden in secret files held by the US government.

The organization is pushing the President Joko "Jokowi" Widodo administration to ask the US government to release the documents related to the anti-communist purge to comply with a request made by Indonesia's National Human Rights Commission (Komnas HAM) in March.

HRW executive director Kenneth Roth, who is currently in Indonesia, is to speak with government officials, human rights organizations and other relevant stakeholders about the mass killings. "You can't apologize over a blank slate," Roth said.

The American human rights advocacy group, together with a local group called the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (KontraS), are urging the government to conduct an effective accountability process. Roth stressed the importance of beginning the process of reconciliation with a public hearing so as to reveal the extent of the impacts of the massacre, thereby providing the basis of a factual record that the government can then officially acknowledge.

Furthermore, he also urged the incumbent government to take a clear stance in its efforts to resolve the human rights violations, especially in regards to the impacts still felt by the victims and relatives of victims of the tragedy relating to the stigma and persecution for being affiliated, or being accused of being affiliated, with the now defunct PKI.

Roth commended the request made by Komnas HAM, which met with US State Department officials to formally ask for the release of files from the CIA, the Defense Intelligence Agency and other agencies.

The US would have such records, Roth continued, and should Jokowi put his weight behind the request, US President Barack Obama would likely be willing to open up its archives, he added. "We want to know the working level involvement between the US government and the killers in 1965," he said. Operational detail including cables, diplomatic messages and CIA messages would be useful as part of the effort to tell the history of the violation, Roth further said.

Meanwhile, US filmmaker Joshua Oppenheimer, who made two critically acclaimed documentaries on the 1965 genocide, The Look of Silence and The Act of Killing, also recently urged the US Senate to make available all documents relating to the US' role in the national tragedy.

Referring on Kenneth Roth's opinion, we are understanding that the 1965 tragedy is actually a part of proxy war which is done by United States in the name of prevent communist ideology spreading in the era of cold war. This was confirmed by the making of the film of The Look of Silence and The Act of Killing. Truthfully and actually, these film is a propaganda film. The ones doesn't describing a truth facts because does not rule out the possibility if these ones has produced as propaganda purpose. However, we must alert on the rise of the communist group in Indonesia, because now they are moving under the ground and on all fronts. We must defend our national ideology, Pancasila whatever any risks will be taken.

*) The writer is a historic observer at Galesong Institute and LSISI Jakarta.

Pewarta: By: Ananda Rasti *)
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Whatsapp
  • facebook
  • twitter
  • email
  • pinterest
  • print

Berita Terkait

Apel Siaga Anti Komunis

Apel Siaga Anti Komunis

28 September 2016 15:15

Review: September 30 Movement, 1965 Why and How dit It

Review: September 30 Movement, 1965 Why and How dit It

28 September 2016 15:04

Pemutaran Hasil Sidang International People's Tribunal 1965, Upaya Pendukung Komunis Mencari Sensasi

Pemutaran Hasil Sidang International People's Tribunal 1965, Upaya Pendukung Komunis Mencari Sensasi

27 Juli 2016 14:38

Symposium on the Tragedy of 1965

Symposium on the Tragedy of 1965

17 Mei 2016 16:51

Wapres: Tidak Ada Data Pasti Korban 1965

Wapres: Tidak Ada Data Pasti Korban 1965

20 April 2016 23:43

The Possible Impact of Setya Novanto Tragedy to the Coming Political and Security Situation of the Country

The Possible Impact of Setya Novanto Tragedy to the Coming Political and Security Situation of the Country

26 Juli 2017 22:03

DermaPro SF luncurkan program revolusioner All You Can Slimming

DermaPro SF luncurkan program revolusioner All You Can Slimming

25 Oktober 2025 21:05

Omnibus Law Can Create Million of Jobs in Indonesia

Omnibus Law Can Create Million of Jobs in Indonesia

16 April 2020 15:17

Terpopuler

Pembalap Awhin Sanjaya tewas akibat kecelakaan dalam final Sumatera Cup Prix

Pembalap Awhin Sanjaya tewas akibat kecelakaan dalam final Sumatera Cup Prix

Kejati Jabar tetapkan dua tersangka korupsi tunjangan perumahan DPRD Bekasi

Kejati Jabar tetapkan dua tersangka korupsi tunjangan perumahan DPRD Bekasi

Lima daerah ikut Konfercab PDIP di Kabupaten Bekasi

Lima daerah ikut Konfercab PDIP di Kabupaten Bekasi

Pelatih Bangkok United kecewa timnya kalah 0-1 lawan Persib

Pelatih Bangkok United kecewa timnya kalah 0-1 lawan Persib

12 mobil pemadam diterjunkan atasi kebakaran gudang besi tua di Bandung Kulon

12 mobil pemadam diterjunkan atasi kebakaran gudang besi tua di Bandung Kulon

Top News

  • Mataram tetapkan program pilah sampah dengan wadah dua warna

    Mataram tetapkan program pilah sampah dengan wadah dua warna

    17 menit lalu

  • Kementerian HAM rilis Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

    Kementerian HAM rilis Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

    21 menit lalu

  • MPR: Indonesia bisa pecah tanpa Pancasila

    MPR: Indonesia bisa pecah tanpa Pancasila

    30 menit lalu

  • Gubernur ingatkan  bencana susulan imbas intensitas hujan

    Gubernur ingatkan bencana susulan imbas intensitas hujan

    34 menit lalu

  • BBKSDA Riau ungkap kematian anak gajah Laila disebabkan virus herpes

    BBKSDA Riau ungkap kematian anak gajah Laila disebabkan virus herpes

    38 menit lalu

Antara News bogor
megapolitan.antaranews.com
Copyright © 2025
  • Top News
  • Terkini
  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • Kabar Daerah
  • Ekonomi
  • Iptek
  • Artikel
  • Lingkungan Hidup
  • Wisata
  • Internasional
  • Olahraga
  • Ketentuan Penggunaan
  • Tentang Kami
  • Pedoman
  • Kebijakan Privasi
  • BrandA
  • ANTARA Foto
  • Korporat
  • PPID
  • www.antaranews.com
  • Antara Foto
  • IMQ
  • Asianet
  • OANA