Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat menerapkan kebijakan pengurangan pembayaran PBB 100 persen untuk objek pajak sawah khusus milik petani ber-KTP Karawang.
"Ada ketentuan dan persyaratan bagi petani yang ingin mendapatkan pengurangan pembayaran PBB ini," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat Asep Aang Rahmatullah, di Karawang, Selasa.
Ia menyampaikan, pembebasan pajak sawah tersebut diberikan kepada para petani di Karawang yang memiliki sawah dengan luas di bawah 1 hektare dengan NJOP Rp27.000 hingga Rp82.000.
Baca juga: Bapenda Karawang sebut realisasi pajak daerah capai 30,83 persen dari target
Baca juga: Pemkab Karawang gandeng BCA untuk pembayaran dan penerimaan PBB
"Permohonan pengurangan PBB disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak," katanya.
Menurut dia, pengurangan PBB 100 persen itu diterapkan sesuai dengan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani dan telah ditetapkan dengan Perbup Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengurangan PBB bagi objek pajak sawah.
Untuk bisa mendapat gratis PBB lahan sawah, wajib pajak hanya perlu memiliki KTP Karawang, menyertakan foto copy SPPT tahun berjalan, membawa sertifikat atau bukti kepemilikan lain atas lahan/tanah serta menyertakan surat pemohonan penggratisan pajak yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah.
Baca juga: Tunggakan PBB perdesaan di Karawang tinggi
Dikatakannya, jika wajib pajak telah wafat, maka pengurusan penggratisan pajak bisa diurus oleh ahli waris wajib pajak.
"Apabila permohonan sudah lengkap dapat disampaikan ke kantor Bapenda Karawang," katanya.
Asep Aang mengaku sudah melakukan sosialisasi terkait dengan hal tersebut kepada para pihak terkait.
Pemkab Karawang terapkan kebijakan pengurangan pembayaran PBB sawah 100 persen
Selasa, 7 Juni 2022 22:06 WIB
Ilustrasi areal sawah. (ANTARA/Ali Khumaini/dok).
Ada ketentuan dan persyaratan bagi petani yang ingin mendapatkan pengurangan pembayaran PBB ini.
