Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM akan menyiapkan proyek percontohan pabrik minyak sawit merah atau minyak makan merah di Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, dalam persiapan proyek percontohan tersebut kementerian yang dipimpinnya akan membentuk gugus tugas bersama Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Forstabi dan LPDB-KUMKM).
“Salah satu pesan Presiden Joko Widodo adalah membangun pabrik minyak sawit merah untuk suplai kebutuhan dalam negeri,” kata Teten usai bertemu Forstabi di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, saat ini ada 42 persen dari dari 16 juta hektar total luas lahan kelapa sawit di Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Kemudian, petani swadaya juga memproduksi 35 persen dari total volume Crude Palm Oil (CPO).
“Jadi kalau nanti Presiden Jokowi memberi arahan bahwa suplai minyak goreng di dalam negeri disuplai dari mereka, itu sangat bisa. Tujuannya supaya suplai CPO dalam negeri bisa lebih baik, di sisi lain harga sawit TBS (Tandan Buah Segar) di petani juga menjadi lebih baik,” ungkap Menkop.
Nantinya, kata Teten, sejumlah pabrik tersebut hanya akan mengolah minyak sawit merah karena biaya produksi kategori minyak itu lebih rendah dibandingkan kategori lainnya. Selain itu, minyak sawit merah dinilai lebih sehat.
Ia menekankan bahwa pihaknya tidak hendak mengubah standar minyak sawit yang diolah industri besar, namun hanya ingin menciptakan standar baru.
“Minyak sawit itu warnanya kuning kemerah-merahan, cuma standar pengolahan minyak sawit harus putih yang terpengaruh oleh standar Eropa. Padahal Malaysia sudah memproduksi minyak sawit merah yang diekspor ke China, dan di China digunakan untuk memenuhi kebutuhan vitamin A,” ujar Teten.
Pengelola Forstabi Rukaiyah Rafik menyatakan ikhtiar pembangunan tiga piloting pabrik minyak sawit merah merupakan kabar baik bagi petani swadaya Indonesia.
Selama ini, petani swadaya disebut menghadapi fenomena harga TBS yang tidak stabil sehingga penjualan TBS mengalami penurunan secara drastis, terutama ketika terjadi penghentian ekspor CPO mengingat petani swadaya sangat bergantung dengan industri besar.
“Diharapkan mereka tidak hanya lagi memproduksi TBS saja, tapi koperasinya bisa berdagang minyak sawit.” sebut Rukaiyah.
Baca juga: Pemerintah diminta awasi pabrik beli kelapa sawit dengan harga murah
Baca juga: KPK dan SPKS kerja sama kawal realisasi program pertanian kelapa sawit
