Karawang (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengingatkan agar para kepala desa memperhatikan pengelolaan dana desa, karena rawan terjadi pelanggaran hukum.
"Dana Desa yang nilainya cukup tinggi, bisa mencapai miliaran rupiah, itu cukup rentan disalahgunakan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Martha Parulina, di Karawang, Senin.
Atas hal tersebut ia menyampaikan agar seluruh perangkat desa di wilayah Karawang berhati-hati dalam mengelola dana desa.
Baca juga: Pemkab Karawang relokasi anggaran dana desa untuk penanganan COVID-19
Baca juga: Karawang dapat kucuran dana desa sebesar Rp341 miliar
Menurut dia, dana desa harus dikelola secara transparan, mulai dari perencanaan, penyusunan RAB, pelaksanaan, pembayaran atau pencairan anggaran kegiatan, pelaporan hingga pertanggungjawabannya.
"Jadi intinya, perangkat desa dalam mengelola dana desa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi pelanggaran hukum," kata dia.
Ia mengakui kalau selama ini masih ada ketakutan dari perangkat desa dalam menggunakan dana desa.
Baca juga: Ini Kades Tersangka Korupsi Dana Desa Karawang
"Kekhawatiran itu muncul karena memang masih banyak perangkat desa yang belum memahami aturan-aturan hukum dalam pengelolaan dana desa," kata Kajari.
Atas hal tersebut, pihak kejaksaan kini tengah menggencarkan sosialisasi atau penyuluhan dan penerangan hukum seputar pengelolaan dana desa kepada seluruh perangkat desa di wilayah Karawang.
Kejari Karawang sebut dana desa rawan terjadi pelanggaran hukum
Senin, 25 Oktober 2021 21:16 WIB
Penyuluhan hukum Kejari kepada para kepala desa di Karawang. (ANTARA/HO-Kejari Karawang).
Dana Desa yang nilainya cukup tinggi, bisa mencapai miliaran rupiah, itu cukup rentan disalahgunakan.
