Pemkot Depok siap terapkan kebijakan PPKM darurat

Depok (ANTARA) - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana mengatakan pemerintah kota setempat siap membuat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Kami satu komando dengan pemerintah pusat. Kami ikuti seluruh arahan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan," kata Dadang di Depok, Jawa Barat, Rabu.

Untuk itu, pihaknya masih menunggu surat atau pengumuman resmi dari pemerintah pusat dalam penerapan PPKM darurat.

"Jika memang sudah ada suratnya, akan kami ikuti arahan yang ada," katanya.

Baca juga: Satgas COVID-19 Depok terus perkuat penerapan aturan PPKM mikro

Saat ini Pemkot Depok memperkuat pelaksanaan PPKM mikro dan melakukan langkah-langkah mikro lockdown bagi rukun tetangga (RT) zona merah.

"Pelaksanaan kebijakan pengetatan PPKM sebagaimana tertuang dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/263/Kpts/Dinkes/Huk/2021," kata Dadang.

Berdasarkan rilis dari Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) Satgas Pusat pada tanggal 29 Juni 2021, setelah 22 minggu Kota Depok berada di zona risiko sedang (oranye), pada minggu ini Kota Depok bersama 9 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat kembali masuk ke dalam kategori daerah dengan zona risiko tinggi atau zona merah dengan skor 1,8.

Baca juga: Pemerintah Kota Depok perpanjang PPKM ke-8 kalinya

Ia mengajak seluruh warga untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan bagi setiap individu, dan protokol kesehatan di tempat-tempat umum.

"Tetaplah berada di rumah, kecuali untuk kepentingan mendesak dan kedaruratan," katanya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan PPKM darurat mau tidak mau harus dilakukan guna menekan laju penularan COVID-19 sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi.

Baca juga: Pemkot Depok kembali keluarkan SK Wali Kota tentang PSBB pra-AKB ketujuh

Presiden Jokowi menyebutkan hingga akhir Juni 2021 indikator-indikator ekonomi domestik sebenarnya membaik signifikan dan telah memberikan optimisme terhadap pelaku ekonomi. Namun, lonjakan drastis kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir membuat pembatasan mobilitas warga harus kembali diperketat.

"Ini optimisme ada tetapi problemnya ada di COVID-19 yang belum bisa kita tekan, belum bisa kita kurangi, belum bisa kita selesaikan. Sisi demand (permintaan) juga sama, konsumsi terus menguat, indeks kepercayaan konsumen yang dulu Februari 85 sekarang sudah 104,4,” ujar Presiden Jokowi.