Ekuador siapkan Rp7,8 triliun untuk biaya vaksinasi

Mayarakat berjalan di jalanan di Guayaquil, Ekuador, Rabu (20/5/2020), setelah pemerintah mengizinkan sejumlah usaha dibuka kembali saat jumlah harian kematian akibat wabah penyakit virus corona (COVID-19) menurun. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino/nz/djo

Presiden Guillermo Lasso, yang mulai menjabat pada 24 Mei, telah berjanji untuk memvaksin sembilan juta dari 17,5 juta penduduk Ekuador dalam 100 hari pertama pemerintahannya,

Quito (ANTARA) - Ekuador telah mengamankan dana senilai 550 juta dolar AS (Rp7,8 triliun) untuk melakukan vaksinasi virus corona, sebuah langkah penting untuk mulai menghidupkan kembali ekonomi yang dilanda pandemi, kata menteri ekonomi Simon Cueva, Selasa (8/6).

Presiden Guillermo Lasso, yang mulai menjabat pada 24 Mei, telah berjanji untuk memvaksin sembilan juta dari 17,5 juta penduduk Ekuador dalam 100 hari pertama pemerintahannya, dan berusaha mempercepat negosiasi untuk membeli lebih banyak dosis vaksin.

"Kami sudah memiliki jaminan $550 juta," kata Cueva kepada wartawan. "Kami ingin merevitalisasi ekonomi, dan langkah pertama untuk melakukan ini adalah rencana vaksinasi massal yang sedang berlangsung."

Baca juga: 1,65 miliar lebih dosis vaksin COVID telah disuntikkan di seluruh dunia

Cueva mengatakan pembiayaan itu disediakan oleh berbagai organisasi multilateral. Ia memberikan perincian lebih lanjut.

Pemerintah berharap akan menyelesaikan negosiasi untuk pembelian vaksin dari China dan Rusia dalam beberapa minggu mendatang.

Baca juga: Presiden Jokowi dorong pemimpin dunia bersama atasi kesenjangan vaksin

Ekonomi Ekuador sudah berjibaku ketika pandemi merebak, yang membuat pemerintah mengupayakan perjanjian pembiayaan $ 6,5 miliar (Rp 92 triliun) dengan Dana Moneter Internasional (IMF) tahun lalu.

Baca juga: Hasil All England 2021: Jepang pesta gelar, Malaysia hanya kebagian satu

Cueva mengatakan pemerintah tetap berhubungan dengan IMF untuk mengupayakan "revisi tujuan (pembiayaan)," dan bahwa para pejabat mengejar peluang pembiayaan lain dengan organisasi multilateral.

Sumber: Reuters