BNI dukung sinergi percepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) mendukung sinergi yang dilakukan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto di Jakarta, Kamis, mengatakan upaya dukungan yang dilakukan perseroan antara lain dengan mempercepat penyaluran kredit terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"BNI menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp32 triliun pada tahun 2021," ujar Sis Apik.

Baca juga: BNI gelar kegiatan akad KPR massal bersama Perumnas

KUR merupakan pembiayaan bersubsidi yang diberikan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan bunga hanya sebesar 6 persen per tahun.

Sebelumnya, dalam kegiatan Temu Stakeholder untuk PEN yang berlangsung di Semarang, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengharapkan adanya pertumbuhan kredit di 2021 untuk menggerakkan kinerja perekonomian.

Ia menyakini pertumbuhan kredit bisa dilakukan mengingat otoritas fiskal maupun moneter sudah berupaya membuka ruang untuk mempertahankan perekonomian dari dampak pandemi melalui sejumlah sinergi dalam kebijakan.

"Kami harap jika kredit naik pasti untungnya akan lebih besar di 2021, daripada 2020. Kita juga mulai melihat ada gelagat-gelagat dan optimisme yang sudah kelihatan, dibandingkan beberapa bulan sebelumnya di 2020," katanya.

Baca juga: BNI - Pemkot Semarang bersinergi untuk dorong penguatan UKM

Salah satu langkah cepat dari sisi fiskal untuk menghadapi dampak pandemi adalah Program PEN dengan pagu mencapai Rp699,43 triliun pada 2021 serta fleksibilitas APBN untuk pelebaran defisit di atas 3 persen hingga 2022 untuk mendukung kebutuhan dana penanganan dampak pandemi.

Dari sisi moneter, BI telah menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 150 bps sejak 2020 ke level 3,5 persen serta menempuh pelonggaran likuiditas (quantitative easing) sebesar Rp726,57 triliun pada 2020 dan Rp50,29 triliun pada 2021 (per 16 Maret).

"Suku bunga kami imbau, ruangnya sudah ada, ada beberapa perusahaan yang di-restructuring, beban bagi perbankan untuk melakukan credit rationing. Kita harapkan ruang suku bunga cukup besar, kita tunggu waktunya untuk menurunkan ini. Kami harap jika kredit naik pasti untungnya akan lebih besar di 2021, daripada 2020," ujar Wimboh.

Baca juga: BNI pangkas suku bunga kredit untuk dorong percepatan pemulihan ekonomi

Gubernur BI Perry Warjiyo juga mengharapkan momentum perbaikan ekonomi yang telah didukung oleh sinergi antar-otoritas ini terus berlanjut serta mengajak sektor perbankan dan pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam pembenahan ini.

"Kegiatan ini menunjukkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang didukung oleh suatu sinergi yang kuat dari Pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan kita semua. Dan tentu saja dalam konteks ini, ayo kita semua, perbankan, Bank Himbara, Bank Swasta, dan dunia usaha agar terus menjaga optimisme yang penting dalam upaya memulihkan ekonomi," kata Perry.

Saat ini, momentum perbaikan ekonomi tidak hanya berasal dari pembenahan yang dilakukan melalui sinergi otoritas terkait tapi juga perkembangan pelaksanaan vaksinasi yang diharapkan bisa menjadi game changer untuk mempercepat pengendalian pandemi.

Baca juga: BNI melakukan konsolidasi dan transformasi tangkap potensi bisnis pada 2021

Pemerintah juga tidak hanya memperkuat pondasi pemulihan ekonomi melalui belanja PEN, tapi juga melakukan agenda penguatan reformasi struktural yang selama ini sudah berjalan dengan optimal.

Salah satu langkah reformasi yang penting adalah implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang akan mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk memberikan optimisme dan mengembalikan jalur pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.