Jakarta (Antaranews Bogor) - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia mengusulkan agar semua calon presiden berani melakukan kontrak kebangsaan mewujudkan jaminan pendidikan nasional (Jamdiknas).
"Kita juga akan mengawal pemerintah dan legislatif yang baru nanti, agar Jamdiknas menjadi agenda utama dan pertama dalam pemerintahan baru hasil Pemilu 2014," kata Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Andriyana di Jakarta, Rabu.
Dalam pernyataan menjelang Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2014, ia menegaskan bahwa KAMMI akan mendesak calon presiden untuk melakukan Kontrak Kebangsaan, yang salah satunya siap mewujudkan Jamdiknas itu.
Andriyana didampingi koordinator lapangan aksi KAMMI Romidi Karnawan menyampaikan tiga alasan mengapa negara/pemerintah harus segera mewujudkan Jamdiknas.
Alasan pertama, karena UUD 1945 menjadikan agenda mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai agenda utama penyelenggara negara.
Kedua, anggaran pendidikan nasional yang mencapai Rp371 triliun ditambah APBD dan alih subsidi BBM cukup untuk menyelenggarakan Jamdiknas.
Sedangkan alasan ketiga negara harus segera mewujudkan Jamdiknas agar bangsa dan rakyat Indonesia bisa bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC).
KAMMI menegaskan bahwa AEC adalah persaingan kualitas sumber daya manusia.
Dikemukakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia hanya ada pada urutan enam di ASEAN.
"Ini artinya manusia Indonesia kurang kompetitif. Pemerintah membiarkan bangsa dan rakyat Indonesia menjadi budak di negeri sendiri bila tidak ada kebijakan progresif untuk membuat semua anak Indonesia bisa sekolah minimal hingga sarjana," katanya.
Dalam simulasi perhitungan kebutuhan anggaran untuk menjamin pendidikan nasional yang KAMMI lakukan, katanya, anggaran pendidikan nasional saat ini cukup untuk menjamin sekolah gratis hingga sarjana untuk semua anak Indonesia.
Namun, katanya, pemerintah pura-pura dan membiarkan komersialisasi pendidikan terus berjalan dengan tidak menjamin pendidikan gratis minimal hingga sarjana untuk semua anak Indonesia.
Andriyana mengatakan, dari empat juta anak Indonesia di setiap jenjang usia, hanya sekitar satu juta orang yang bisa menjadi sarjana.
"Negara menelantarkan tiga juta anak setiap tahun tidak bisa bersaing dalam era global karena modal pendidikan tidak memadai," katanya.
Ia menegaskan bahwa tiga juta anak Indonesia yang gagal bersaing dan menjadi beban negara ini adalah korban dari pendidikan nasional yang salah urus.
"Dengan ketersediaan anggaran yang kini sudah memadai, negara harus menjamin empat juta anak Indonesia setiap tahun bisa bersekolah gratis hingga sarjana," katanya.
KAMMI usulkan capres kontrak kebangsaan wujudkan Jamdiknas
Rabu, 30 April 2014 13:20 WIB