Hujan batu di Purwakarta, anggota DPRD Jabar desak gubernur evaluasi izin perusahaan tambang

Purwakarta (ANTARA) - Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Karawang dan Purwakarta Ihsanudin mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengevaluasi izin perusahaan tambang yang beroperasi di Purwakarta menyusul terjadinya "hujan batu" akibat aktivitas pertambangan di wilayah itu.

"Pemprov Jabar harus mengevaluasi perusahaan-perusahaan tambang di wilayah Jawa Barat, khususnya perusahaan tambang yang melakukan peledakan dalam melakukan penambangan," kata legislator itu di Karawang, Kamis.

Pada Selasa (8/10) siang secara tiba-tiba bebatuan dari atas tebing berjatuhan ke permukiman warga di bawahnya akibat aktivitas pertambangan PT Mandiri Sejahtera Sentra (PT MSS).

Baca juga: Dedi Mulyadi minta perusahaan tambang yang ceroboh diberi sanksi tegas
Baca juga: Batu besar timpa rumah warga, Polres Purwakarta siap proses hukum jika akibat kelalaian

Atas peristiwa itu, tujuh rumah milik warga dan satu bangunan sekolah di Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, rusak.

"Saya meminta Pak Gubernur segera mengevaluasi perusahaan-perusahaan tambang yang beraktivitas di Jawa Barat, terutama dalam hal ini PT Mandiri Sejahtera Sentra (PT MSS)," katanya.

Jika terbukti ada kelalaian, ia mendesak agar izin pertambangan perusahaan tersebut dicabut dan memberikan sanksi tegas. Sebab peristiwa itu sangat merugikan masyarakat.

Baca juga: Batu besar timpa rumah, Bupati Purwakarta sarankan tinjau ulang izin pertambangan

Menurut dia, Pemprov Jabar juga harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Apalagi selama ini proyek pertambangan menggunakan bahan peledak yang bisa dipastikan akan berdampak negatif apabila dilakukan tidak sesuai prosedur.

"Warga yang bermukim di sekitar PT MSS dan perusahaan pertambangan lainnya juga agar berhati-hati dan waspada, serta segera melaporkan apabila terdapat kejanggalan dalam aktivitas tambang," kata dia.