Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar Rapat kerja daerah (Rakerda) mengenai Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) di Hotel Primebiz, Cikarang Selatan, Selasa (5/3).
Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi, Carwinda mengatakan, rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi penguatan integrasi program lintas sektor di Kampung KB guna mempercepat terwujudnya kualitas sumber daya manusia.
Bahasan utamanya yakni meningkatnya angka kelahiran yang berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). Tahun 2017 saja, terdapat kurang lebih tiga juta jiwa penduduk Kabupaten Bekasi, naik sebesar 1,03 persen di tahun berikutnya.
"Hal ini menimbukan berbagai macam masalah seperti penganguran, KDRT dan lain- lain," kata Carwinda.
Dia mengatakan, sepanjang tahun 2018 lalu, Kabupaten Bekasi telah membentuk enam Kampung KB. Diharapkan pada tahun 2020 mendatang, Kabupaten Bekasi telah merealisasikan pembentukan 23 Kampung KB yang tersebar di 23 Kecamatan yang ada.
"Saya harap adanya kebijakan operasional program PPKB ini dapat membangun dan memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Bekasi. Semoga berhasil, bermanfaat dan berdampak pada peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Bekasi," katanya.
Menurutnya, upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk menahan laju pertumbuhan melalui program KB telah mengangkat 187 Tenaga Penggerak Desa (TPD).
"Sehingga setiap desa memiliki TPD yang akan membantu program dinas," ucapnya.
Rapat kerja daerah ini turut dihadiri oleh Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas PPKB Kabupaten Bekasi, Camat se-Kabupaten Bekasi, Kepala Puskesmas Kabupaten Bekasi, Ketua Tim PKK, dan pengelola program PPKB.
Pemkab Bekasi gelar Rakerda pengendalian penduduk dan KB
Rabu, 6 Maret 2019 7:07 WIB
Hal ini menimbukan berbagai macam masalah seperti penganguran, KDRT dan lain- lain.