Jakarta (ANTARA) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional ruang siber di tengah dinamika geopolitik global.
Komitmen itu disampaikan BSSN dalam agenda Rapat Internal Staf (RIS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (26/1).
Dalam forum strategis tersebut, Kepala BSSN Nugroho S. Budi dikutip dari keterangan resminya pada Rabu memaparkan secara komprehensif situasi keamanan siber nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Paparan tersebut sekaligus menjadi salah satu landasan penting dalam memetakan potensi ancaman terhadap kedaulatan digital Indonesia.
Baca juga: AFTECH dan BSSN kolaborasi perkuat standar keamanan fintech
Baca juga: BSSN torehkan prestasi internasional pada ajang ACS di Korsel
Menyikapi hal itu, Menko Polkam Polkam Djamari Chaniago memberikan arahan tegas agar seluruh elemen keamanan siber nasional terus meningkatkan kesiapsiagaan.
"Pertajam institusi kita, pertajam intuisi kita terkait ancaman siber ini," katanya.
BSSN pun berkomitmen penuh melaksanakan arahan tersebut demi bersama menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional di ruang siber.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendorong BSSN untuk menyusun peta ancaman siber nasional yang dinamis dan strategis guna menghadapi meningkatnya kompleksitas serangan siber terhadap Indonesia.
Baca juga: BSSN ikuti dialog ASEAN-China soal tata kelola pemerintahan digital
Menurut Sukamta, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa (20/1) data yang dimiliki BSSN terkait beragamnya insiden siber di dalam negeri harus diolah menjadi kerangka strategis negara untuk memahami ancaman siber secara menyeluruh.
"Paparan jumlah serangan yang makin banyak dan variatif ini harus menjadi peta ancaman nasional yang eksplisit dan dinamis, agar kita tahu mana yang prioritas untuk diatasi, apalagi dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki BSSN," ujarnya.
Ia mengatakan ancaman siber tidak bisa lagi dipandang semata sebagai persoalan teknologi informasi, tetapi harus dipahami dalam konteks geopolitik, ekonomi, dan keamanan nasional.
