Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kunci utama membawa Indonesia jadi kekuatan ekonomi nomor 4 atau 5 dunia pada 2045 bukan terletak pada eksploitasi komoditas, melainkan pada keberanian kepala daerah melakukan investasi besar-besaran pada modal manusia (human capital).
"Sejarah membuktikan negara tanpa sumber daya alam seperti Singapura atau Jepang bisa maju karena human capital. Kita jangan bangga dengan natural resources. Indonesia diprediksi jadi kekuatan ekonomi dunia, tapi syarat mutlaknya adalah rakyat kita harus naik kelas jadi kelas menengah dengan pendapatan per kapita tinggi," ujar Tito di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan Tito saat membedah fenomena paradoks Indonesia, yakni kondisi kontradiktif saat wilayah dengan limpahan sumber daya alam justru sering terjebak dalam angka kemiskinan tinggi.
Ia mengingatkan para bupati agar tidak terbuai dengan kekayaan di bawah tanah, melainkan harus fokus pada kualitas manusia yang berdiri di atasnya. Mendagri juga menekankan pentingnya intervensi negara melalui sistem ekonomi sosialis kerakyatan sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945.
Ia menyoroti program strategis seperti Sekolah Rakyat dan pemberian makan bergizi sebagai langkah konkret pemerintah pusat untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Mendagri menceritakan pengalamannya saat melihat anak-anak di pelosok Papua yang mengalami malnutrisi sebagai pengingat bagi para kepala daerah.
"Negara hadir melalui sistem ekonomi sosialis kerakyatan. Kita ingin anak-anak yang kurang beruntung, bisa naik kelas melalui sekolah berkualitas tanpa biaya. Ini investasi jangka panjang yang harus didukung penuh para bupati. Jangan sampai kekayaan alam kita hebat, perairannya luas, tapi SDM-nya lemah sehingga nantinya hanya menjadi penonton dan memicu konflik sosial," tambahnya.
Baca juga: Mendagri sebut pemerintah kembalikan TKD untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar
Selain pembangunan manusia, Mendagri memberikan evaluasi pada tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, banyak BUMD yang dikelola tidak profesional karena faktor kedekatan politik atau kekerabatan, yang justru berakhir membebani APBD.
Mendagri meminta kepala daerah berani menunjuk direksi profesional agar BUMD menjadi sumber pendapatan, bukan lubang pemborosan. Ia pun memberikan catatan serius soal efisiensi dan profesionalisme pengelolaan BUMD. Berdasarkan data Kemendagri, terdapat sekitar 30 persen dari 1.091 BUMD di Indonesia yang kini mengalami kerugian.
"Pilih orang profesional mengelola BUMD, jangan berdasarkan kedekatan politik. Jika BUMD rugi terus, lebih baik dievaluasi daripada APBD habis untuk subsidi operasional tanpa ada deviden bagi daerah," kata Tito.
Mendagri juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu. "Bangun ekosistem swasta yang sehat, terutama UMKM. Permudah izinnya, buat mereka nyaman, maka ekonomi daerah akan bergerak."
Sebelumnya, Mendagri sebelumnya secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 di Kota Batam, Selasa (20/1).
Baca juga: Mendagri: Medan kembali normal pascabencana alam
Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi melaporkan rumusan kebijakan strategis dari 416 kabupaten anggota Apkasi. Beberapa poin krusial meliputi optimalisasi Dana Desa untuk kemandirian pangan, hingga rekomendasi penataan ulang hubungan pusat-daerah melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 2014.
Bursah juga menekankan pentingnya manajemen talenta ASN di daerah guna mendukung efektivitas birokrasi. "Hasil rakernas akan disampaikan kepada pemerintah melalui menteri/pimpinan lembaga terkait," katanya. Ia juga melaporkan Apkasi meluncurkan buku 25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten sebagai upaya menggelorakan semangat inovasi daerah meski di tengah situasi penuh tekanan.
Ia juga mengapresiasi Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala BKN, Ketua Komisi II DPR, perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang mengajak peran aktif kepala daerah anggota Apkasi dalam mendukung program BPDP seperti PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), program beasiswa sawit, dan promosi sawit.
Pada acara Rakernas juga dilakukan peresmian Gedung Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) di Batam. Gedung hasil kolaborasi Apkasi dan International Business Association (IBA) ini dirancang sebagai pusat informasi satu pintu bagi investor mancanegara yang ingin melihat potensi ekonomi di berbagai kabupaten di Indonesia.
Bursah menyatakan PPID adalah jendela bagi dunia luar untuk melihat kekayaan potensi investasi daerah tanpa harus mendatangi tiap daerah pada tahap awal. Mendagri Tito mengapresiasi langkah inovatif ini sebagai aksi nyata mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah inklusif.
