Istanbul (ANTARA) - Rapat perdana Komite Administrasi Gaza (Komite Pengelola Gaza) dimulai pada Jumat (16/1) di Kairo, Mesir, demikian dilaporkan media setempat.
Stasiun televisi Qahera News melaporkan bahwa sidang awal Komite Nasional Palestina yang ditugaskan mengelola Jalur Gaza itu telah berlangsung di ibu kota Mesir, dengan fokus pembahasan pada bantuan kemanusiaan serta rencana rekonstruksi pascaperang.
Sumber-sumber lokal, serta media Palestina, regional, dan internasional sebelumnya melaporkan bahwa sebuah komite teknokratik baru-baru ini dibentuk dan nama-nama anggotanya dari kalangan Palestina telah ditetapkan.
Perkembangan tersebut terjadi setelah Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya tahap kedua rencana AS untuk Jalur Gaza, serta hasil perundingan antar-faksi Palestina yang digelar di Kairo, Rabu (14/1), sebut laporan Qahera News.
Baca juga: Spanyol sambut baik pembentukan komite nasional untuk mengelola Jalur Gaza
Baca juga: PBB soroti krisis kemanusiaan yang memburuk dan 60 juta ton metrik puing menumpuk di Gaza
Tahap kedua ini berfokus pada kerangka Dewan Perdamaian yang menggabungkan komite teknokratik Palestina dengan pasukan stabilisasi internasional untuk mengelola masa transisi di Jalur Gaza.
Dalam skema tersebut, badan teknokratik akan menangani administrasi sipil dan layanan dasar seiring penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut, sementara pasukan internasional memberikan keamanan dan stabilitas secara sementara.
Struktur ini dilaporkan akan beroperasi di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden AS Donald Trump, dengan dukungan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Baca juga: PBB tegaskan bantuan tidak ada hambatan di tahap kedua gencatan senjata Gaza
Menurut sumber-sumber terkait, komite teknokratik tersebut diketuai oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri perencanaan Palestina.
Anggota komite yang telah diketahui antara lain Omar Shamaly yang membidangi telekomunikasi, Abdul Karim Ashour untuk sektor pertanian, Raed Yaghi untuk kesehatan, Raed Abu Ramadan untuk perdagangan dan ekonomi, Jabr al-Daour untuk pendidikan, Bashir al-Rais untuk keuangan, Ali Barhoum untuk urusan air dan pemerintahan kota, serta Hanaa Tarzi untuk urusan sosial dan isu perempuan.
Sumber: Anadolu
