FHUP soroti arah baru kebijakan maritim Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) menyoroti arah baru kebijakan maritim Indonesia dengan menggelar Seminar Nasional Nusantara dalam rangka memperingati Hari Nusantara 2025.

Kegiatan ini menjadi forum akademik strategis untuk membahas posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, penguatan diplomasi maritim, serta implementasi hukum laut internasional dalam mendukung terwujudnya ekonomi biru yang berkeadilan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Eddy Pratomo di Jakarta, Senin menyampaikan bahwa peringatan Hari Nusantara merupakan momentum penting untuk meneguhkan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus memperkuat peran akademisi dalam isu kemaritiman nasional.

Ia menegaskan bahwa menjaga laut tidak hanya berkaitan dengan batas dan kedaulatan, tetapi juga ilmu pengetahuan, diplomasi, keadilan sosial, serta masa depan generasi mendatang.

Menurut dia ekonomi biru bukan sekadar strategi pertumbuhan, melainkan cara bangsa memuliakan laut sebagai anugerah, menjaganya sebagai amanah, dan memanfaatkannya dengan bijaksana.

FHUP berharap kegiatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman akademik, tetapi juga meneguhkan kembali makna strategis Laut Indonesia bagi masa depan bangsa.

Deklarasi Djoeanda 1957 bukan sekadar dokumen sejarah; ia adalah pernyataan politik, identitas kebangsaan, sekaligus visi jangka panjang Indonesia sebagai negara kepulauan.

UNCLOS 1982 kemudian memberi legitimasi bagi Indonesia untuk berdiri tegak di panggung global—sebuah kehormatan yang datang bersama tanggung jawab besar.
 
Rektor Universitas Pancasila Adnan Hamid menekankan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan kebijakan maritim nasional yang berbasis hukum, riset, dan kerja sama lintas sektor.
 
Seminar nasional ini menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Havas Oegroseno sebagai keynote speaker yang disampaikan secara daring.

Dalam paparannya, ia menjelaskan posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982, peran diplomasi maritim, serta tantangan dan peluang menuju ekonomi biru yang berkeadilan.
 
Rangkaian acara juga diisi dengan dua sesi panel diskusi yang menghadirkan para akademisi dan praktisi di bidang kelautan dari berbagai institusi.

Para narasumber tersebut antara lain Sobar Sutisna, Guru Besar Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan; A. Gusman Siswandi., Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; Agustin Murbaningsih dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP RI; I Made Andi Arsana, Dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada; Dr. Gulardi Nurbintoro dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri RI; serta Nanik Trihastuti, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Para pembicara membahas isu kedaulatan wilayah laut, pengelolaan kelautan, serta dinamika hukum laut internasional dalam perspektif strategis dan multidisipliner.