Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyasar 50 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Maluku Utara untuk menjadi penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Kami di Maluku Utara ada sekitar 50 ribu rumah tidak layak huni. Jadi, hari ini kami datang juga untuk berkonsultasi tentang program apa dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bisa turun di Maluku Utara,” kata Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis malam.
Sherly pun mengaku juga mencari informasi soal cara mengoptimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu penyediaan rumah bagi masyarakat.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga berencana merelokasi rumah-rumah panggung dari atas laut ke daratan, di mana program ini didukung oleh dana CSR dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan akan terus meningkatkan realisasi program BSPS di Maluku Utara. Saat ini, pihaknya berkonsultasi secara aktif dengan berbagai pihak agar bisa mewujudkan target program tersebut.
Menteri Maruarar, atau yang biasa disapa Ara, menyebut target penerima BSPS meningkat signifikan pada tahun depan, dari target 45 ribu unit pada tahun ini menjadi 400 ribu unit.
“Tahun 2026 meningkat luar biasa, sekitar 8 kali lipat,” ujarnya.
Baca juga: Kementerian PUPR catat hingga Agustus penyaluran BSPS capai 106.435 dari target 145 ribu unit rumah
Baca juga: Realisasi program bedah rumah Kementerian PUPR per Agustus 2020 capai 70 persen
