Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur memastikan menghapus anggaran kunjungan kerja ke luar negeri tahun 2026 sebagai langkah efisiensi menghadapi tantangan keuangan daerah akibat kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf mengatakan kebijakan penghapusan perjalanan dinas luar negeri itu merupakan bagian dari upaya penghematan di berbagai sektor, terutama kegiatan seremonial dan perjalanan dinas.
"Penghematan akan dilakukan di berbagai sektor, terutama kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. Kunjungan luar negeri sudah tidak ada,” ujar Musyafak di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, langkah efisiensi tersebut sudah dilakukan sejak pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Khusus anggaran kunjungan kerja luar negeri dialihkan ke program-program yang lebih pro-rakyat.
“Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk perjalanan luar negeri kini diarahkan pada kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” katanya.
