Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni meminta agar seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten ikut bertanggung renteng pada dua isu penting yang perlu segera ditangani secara serius, yakni pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan pengelolaan sampah.
“Prinsipnya harus tanggung renteng, baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, juga bersama masyarakat. Soal BPJS misalnya, prinsip dasarnya adalah gotong royong. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga ada partisipasi mandiri dari masyarakat dan pegawai,” kata Andra Soni, di Serang, Sabtu (4/10).
Komitmen Pemprov Banten menjaga universal health coverage perlu diperkuat dengan koordinasi lintas daerah, mengingat kemampuan fiskal antarwilayah berbeda.
“Pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjaga universal health coverage di Banten, namun koordinasi lintas daerah perlu diperkuat, apalagi ada perbedaan kemampuan fiskal antarwilayah,” ujarnya.
Selain kesehatan, Andra juga menyoroti persoalan sampah yang hingga kini belum terselesaikan. Ia menyebut rencana investasi pengolahan sampah menjadi energi listrik harus dikaji ulang, terutama terkait rencana pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) regional.
“Kita tidak boleh hanya memindahkan masalah. Kasus penolakan di Pandeglang harus menjadi pelajaran, karena itu, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar sampah bisa dikelola dengan baik sekaligus dimanfaatkan menjadi energi,” ujar dia.
Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menambahkan bahwa pembangunan Banten masih berjalan lambat.
Baca juga: Kota Tangerang tanggung iuran BPJS Kesehatan 383.587 warga
Baca juga: Pemkab lakukan evaluasi layanan fasilitas kesehatan di Manokwari
