LRT Jabodetabek ditargetkan beroperasi pertengahan 2019

Cikarang, Bekasi (ANTARAnews Megapolitan) - Kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek ditargetkan beroperasi pada pertengahan tahun 2019. Saat ini pembangunan moda transportasi yang melintasi sejumlah daerah di Jawa Barat itu telah mencapai 46 persen.

"Untuk jalurnya hampir seluruhnya sudah tersambung. Yang belum itu sekitar 500 meter di wilayah Jakarta Kota sekitar 300 meter, serta di wilayah Bekasi di dua lokasi," kata Panitia Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Perkeretaapiaan Kemenhub Jumardi di Tambun Selatan, Selasa.

Seperti diketahui LRT merupakan salah satu proyek strategis nasional untuk menekan beban kemacetan di jalan raya. Di Jawa Barat LRT melintasi beberapa daerah yakni Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan berujung di Kabupaten Bekasi.

Jumardi mengatakan proses pembebasan lahan di mayoritas wilayah Jawa Barat berjalan lancar sesuai perencanaan awal.

"Depok sudah seluruhnya, Bogor juga demikian, kemudian di Kota Bekasi tinggal beberapa saja, seperti halnya Kelurahan Jakasampurna Bekasi masih ada sekitar 32 bidang lagi. Kami harapkan bulan ini bisa segera dibayarkan, termasuk juga di Kabupaten Bekasi," katanya.

Meski menjadi lokasi paling ujung, Kabupaten Bekasi memiliki peranan penting karena menjadi lokasi pembangunan depo LRT.

"Jadi di Bekasi ini menjadi lokasi penting, karena perbaikan kereta, kemudian semua kereta kan pulangnya ke sini. LRT juga kan tidak ada masinisnya, otomatis, jadi kontrolnya dari Jatimulya Kabupaten Bekasi ini," katanya.

LRT bakal dibangun sepanjang 44 kilometer dengan kebutuhan lahan seluas 14 hektare. Salah satu pembebasan lahan terbesar berada di Jatimulya, Kabupaten Bekasi yang saat ini telah memasuki tahap musyawarah.

"Jatimulya ini menjadi salah satu prioritas kami. Anggaran Rp 600 miliar sudah disiapkan dan kami berharap akhir bulan ini sudah mulai dilakukan pembayaran," katanya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Deni Santo mengatakan progres pembebasan lahan telah sesuai jalur. Masyarakat yang sebelumnya sempat menolak pembebasan lahan, kini telah menerima tahapan pembebasan lahan dan tengah memasuki penghitungan oleh tim appraisal.

"Kami sangat mengapresiasi peran masyarakat yang pro aktif dengan pembebasan lahan ini. Ini tentu awal yang baik dan saya harapkan sampai akhir tidak terjadi kendala apapun," katanya.

Dalam musyawarah tersebut sebanyak 48 pemilik bangunan telah menyetujui bentuk penggantian berupa uang. Selanjutnya dalam 14 hari tim appraisal akan menentukan nilai yang dibayarkan.

"Nilai ini sebenarnya bukan ganti rugi melainkan nilai wajar karena sebenarnya lahan masyarakat ini, tanahnya milik PT Adhi Karya. Namun begitu, kami tetap lakukan penggantian. Kami hitung nilai bangunannya, serta tanaman juga dihitung. Kalau ada warung atau lokasi dagang, kami juga hitung nilai ekonominya. Tujuannya adalah bagaimana tanah dapat dibebaskan namum juga dapat memberikan kesejahteraan bagi pemilik lahan," katanya.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Bekasi Agus Susanto mengatakan total ada sekitar 562 bidang tanah yang akan dibebaskan di Jatimulya, terbagi atas 200 bidang tanah milik masyarakat dan 362 milik PT Adhi Karya yang ditempati warga.

"Dari jumlah tersebut ada 117 bidang yang sudah disepakati dan siap dibebaskan tanah milik warga. Sedangkan sisanya masih dalam proses. Kendati demikian, kami menargetkan prosesnya akan selesai di November ini. Setelah nilainya keluar, kemudian disepakati, nilai tersebut akan diaudit oleh BPKP terlebih dahulu. Jika sudah tidak ada masalah, kami langsung bayarkan," katanya.