New York, Amerika Serikat (ANTARA) - Pertemuan bilateral Presiden RI Prabowo Subianto dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres membahas sejumlah hal, termasuk penyelesaian konflik yang terjadi di Palestina.
Sebagaimana keterangan yang diterima, pertemuan kedua pemimpin digelar tertutup di lantai 27 Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (22/9) waktu setempat.
Setibanya di lokasi pertemuan, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Sekjen PBB Guterres. Setelahnya kedua pemimpin melakukan sesi foto bersama.
Pertemuan tersebut berlangsung setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution atau Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.
Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Kepala Negara juga mendorong upaya bersama pembangunan berkelanjutan dan memperkuat peran negara berkembang dalam sistem multilateral.
“Dalam pertemuan tersebut, beliau menyampaikan bahwa Indonesia tetap pada komitmennya untuk mendukung sistem multilateral dan tetap percaya bahwa PBB merupakan sebuah organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga kedamaian atas dunia,” ujar Menlu.
Selain itu, kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis, antara lain komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya PBB dalam menjalankan mandatnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian, khususnya terkait situasi di Gaza.
“Kemudian menyampaikan juga dukungan dan support kepada PBB dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya dan termasuk juga dalam kaitannya dengan situasi yang ada di Gaza jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia menyampaikan kehendak dan dukungannya dalam rangka mengirimkan pasukan perdamaian di sana,” ucap Sugiono.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB turut didampingi oleh Deputy Secretary-General Amina Mohammed, Under-Secretary-General for Policy Executive Office of the Secretary-General (EOSG) Guy Ryder, Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs Rosemary DiCarlo, Director, Sustainable Development Unit, EOSG Karima El Korri, serta Political Unit, EOSG Hirofumi Goto.
Perdamaian internasional
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Minggu (21/9) menyerukan kepada komunitas internasional untuk "menyingkirkan senjata, mengakhiri penderitaan, membangun jembatan, serta menciptakan stabilitas dan kemakmuran," dalam sebuah pesan di Hari Perdamaian Internasional, yang diperingati setiap tahun pada 21 September.
"Perdamaian tidak dapat menunggu," karena dunia yang bertikai menyerukan perdamaian, kata Antonio Guterres sebagaimana warta Xinhua.
Hari Perdamaian Internasional tahun ini mengajak kita semua untuk menyuarakan seruan tersebut, ujarnya.
Di seluruh dunia, kehidupan sedang terkoyak, masa kanak-kanak sirna, dan martabat dasar manusia dicampakkan, di tengah kekejaman dan degradasi perang, kata Guterres.
"Kita melihat ledakan konflik. Hukum internasional dilecehkan. Dan rekor jumlah orang yang mengungsi dari rumah mereka," katanya.
"Yang mereka inginkan adalah perdamaian. Perdamaian adalah urusan semua orang," ujar pejabat tinggi PBB itu, seraya menambahkan bahwa dampak perang merembet ke seluruh dunia.
Guterres mengungkapkan meskipun pembangunan berkelanjutan mendukung perdamaian, sembilan dari 10 negara yang paling berjuang dalam pembangunan justru mengalami konflik.
Dirinya mendesak komunitas internasional untuk "menghentikan rasisme, dehumanisasi, dan informasi keliru yang menyulut api konflik."
"Sebaliknya, kita harus berbicara dalam bahasa yang menghormati, membuka hati kita kepada orang lain," tegasnya.
"Ketika kita memiliki perdamaian, kita punya harapan," keluarga bersatu, masyarakat membangun kembali, anak-anak belajar dan bermain, kata kepala PBB itu.
Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dasawarsa kemudian, tepatnya pada 2001, Majelis Umum PBB dengan suara bulat sepakat menetapkan Hari Perdamaian Internasional sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Tema untuk tahun ini adalah "Bertindak Sekarang untuk Dunia yang Damai" (Act Now for a Peaceful World).
Antonio Guterres mengatakan bahwa saat ini prinsip-prinsip PBB sedang berada di bawah tekanan dengan mengutip situasi di Gaza sebagai salah satu contoh.
Pernyataan tersebut disampaikan Guterres saat berbicara dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Perayaan 80 tahun PBB di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Senin.
“Saat ini, prinsip-prinsip PBB sedang berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat kita bertemu hari ini, warga sipil menjadi sasaran, dan hukum internasional diinjak-injak di Gaza, Ukraina, Sudan, dan berbagai tempat lainnya,” katanya.
Guterres menuturkan bahwa staf PBB telah melihat berbagai perang di dunia dan berupaya membangun lembaga sebagai tempat di mana semua negara - besar maupun kecil dapat bersatu untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja.
Namun, di saat dunia sedang bergerak menuju dunia multipolar, hukum internasional yang menjadi prinsip-prinsip PBB, justru tidak dihiraukan.
Padahal, selama 80 tahun berdirinya, PBB telah memimpin beberapa keberhasilan terbesar umat manusia, seperti penghapusan penyakit cacar, pemulihan lapisan ozon, serta mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga.
Oleh sebab itu, Guterres mengajak dunia untuk tidak hanya mempertahankan, namun memperkuat peranan PBB agar mampu menghadapi berbagai tantangan global selama 80 tahun ke depan.
Sekjen PBB juga memperkirakan bahwa tantangan dalam 80 tahun ke depan, akan mencakup tantangan yang sudah kita kenal maupun yang baru. Perjuangan melawan perang dan kemiskinan, disebutnya akan terus berlanjut.
Namun, akan hadir juga perjuangan untuk melawan kekacauan iklim, teknologi yang lepas kendali, militerisasi ruang angkasa, dan krisis-krisis yang bahkan belum bisa kita bayangkan, katanya.
“Untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, mari kita ingat apa yang telah diketahui para pendiri kita: Satu-satunya jalan ke depan adalah bersama. Mari kita menyambut momen ini dengan kejelasan, keberanian, dan keyakinan. Dan mari kita wujudkan janji perdamaian," ucap Guterres.
Adapun Perayaan 80 tahun PBB menandai dimulainya rangkaian Pekan Sidang Tingkat Tinggi PBB pada Sidang Majelis Umum ke-80 PBB yang berlangsung hingga 30 September 2025.
Kredibilitas
Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan menyinggung soal kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi bagian dari tanggung jawab historis masyarakat internasiona, saat bicara dalam forum pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara.
Presiden Prabowo yang berbicara di hadapan pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, menegaskan bahwa terselenggaranya KTT Solusi Dua Negara adalah untuk mengemban tanggung jawab yang tidak hanya mengarah pada nasib Palestina, tetapi juga pada masa depan Israel dan kredibilitas PBB itu sendiri.
"Oleh karena itu, hari ini dengan bermartabat kami berkumpul untuk mengemban tanggung jawab historis kami. Tanggung jawab ini tidak hanya berbicara tentang nasib Palestina, tetapi juga tentang masa depan Israel, dan juga kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin sore waktu setempat.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan terdalam dan hormat yang setinggi-tingginya atas nama bangsa Indonesia kepada Pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi atas kepemimpinan mereka dalam menyelenggarakan KTT Solusi Dua Negara sebagai musyawarah yang penting.
Kepala Negara pun menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di mana ribuan nyawa tak berdosa, terutama perempuan dan anak-anak, terbunuh.
Presiden Prabowo pun mengutuk atas segala tindakan kekerasan terhadap warga sipil di Palestina yang mengakibatkan mereka mengalami kelaparan.
"Kelaparan mengancam, bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita. Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa," tegas Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian.
Pemerintah Indonesia pun akan mengakui negara Israel setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina.
"Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel," kata Presiden.
KTT mengenai Palestina dan solusi dua negara adalah rangkaian Sidang Majelis Umum Ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) yang diselenggarakan di Markas PBB, New York, Amerika Serikat. KTT itu diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi, yang masing-masing diwakili oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.
Dalam KTT itu, Presiden Macron selaku co-chair bersama Arab Saudi, menjadi pembicara pertama, kemudian diikuti oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud, dan Sekretaris Jenderal PBB António Manuel de Oliveira Guterres.
Sebanyak 33 pemimpin delegasi yang mewakili negara dan perkumpulan negara seperti Uni Eropa dan Liga Arab, berbicara dalam KTT Palestina dan solusi dua negara di New York, Senin.
Dalam KTT tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Umar Hadi.
Baca juga: Presiden Prabowo: KTT bukan hanya soal nasib Palestina, tapi juga kredibilitas PBB
Baca juga: Presiden Prabowo kecam genosida Gaza, dukung solusi dua negara
Baca juga: Prabowo: Kita harus akui Palestina sekarang
Baca juga: Saat Presiden Prabowo pertama kali berpidato di PBB dan keberpihakan atas Palestina
Baca juga: Presiden Prabowo siap kirim pasukan perdamaian ke Gaza
