Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir nasional dan memperkuat tata kelola sampah.
Menurutnya, peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang potensi musim hujan ekstrem 2025–2026 serta krisis sampah yang memperparah banjir di Bali harus direspons dengan kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan berbasis teknologi.
“Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” kata Jamaludin di Jakarta, Rabu.
Legislator dari komisi yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi itu menekankan bahwa kerugian akibat banjir tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ekonomi dan sosial.
Di Bali, kata dia, akumulasi sampah di sungai dan pantai sudah memicu kerusakan lingkungan, mengganggu pariwisata, bahkan menelan korban jiwa.
Dirinya pun menilai bahwa pemerintah harus mendorong integrasi data BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir.
Terkait pengelolaan sampah, Jamaludin mencontohkan pilot proyek pengelolaan sampah di Lapas Nusakambangan yang sudah menggunakan mesin insinerator untuk mengolah sampah secara cepat dan ramah lingkungan.
Dia mengungkapkan Pulau Nusakambangan yang dulunya darurat sampah dengan 12 UPT, kini berhasil mencapai zero sampah berkat tata kelola dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
