Kota Jambi (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri libatkan partisipasi masyarakat perkuat sistem keamanan lingkungan (siskamling ) menjaga ketertiban ketentraman pasca aksi unjuk rasa.
"Untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat biar tidak terulang kondisi yang sempat kita rasakan pada akhir Agustus dan awal September, kita perkuat basis partisipasi masyarakat kita buat sistem keamanan lingkungan," kata Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo di Jambi, Kamis.
Menurut Yusharto, siskamling merupakan kegiatan sosial yang memiliki peran positif di tengah masyarakat sehingga Kemendagri mendorong agar program tersebut kembali digalakkan.
Ia menegaskan pemerintah akan memperhatikan tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh publik kepada penyelenggara negara. Tuntutan tersebut ada yang bersifat jangka pendek (17 tuntutan) dan delapan tuntutan jangka panjang.
"Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan. Semua permasalahan yang disuarakan masyarakat di daerah akan dihimpun (agregasi), hasilnya akan disatukan menjadi keputusan secara nasional," katanya.
Dengan demikian, katanya, hasil keputusan tersebut bisa di laksanakan seirama, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, antara pemerintah pusat dan daerah.
.
