Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan peningkatan pelaporan mitigasi perubahan iklim dan emisi oleh pemerintah daerah dalam upaya memetakan potensi nilai ekonomi karbon di masing-masing wilayah.
Dalam acara Sosialisasi SRN PPI Beta Version di Jakarta, Senin, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (PPITKNEK) KLH Ary Sudijanto mengatakan pemerintah lewat KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tengah mengembangkan versi baru dari Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), salah satunya untuk mempermudah laporan data terkait aksi penanganan perubahan iklim.
"Kami harus bisa mengintegrasikan beberapa fitur dari pelaporan ini. Termasuk yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kemudian orang mau melakukan pembiayaan atas proyek-proyek karbon, pendanaan untuk proyek karbon, dia harus tahu sebenarnya potensi yang bisa dia dapat, misalnya dari daerah itu apa," kata Ary.
Dia mengingatkan dengan pendataan yang baik mengenai penyimpanan cadangan karbon dan aksi mitigasi serta potensi emisi yang dapat dikurangi, maka akan mendapatkan gambaran potensi perdagangan karbon yang bisa dimiliki di masing-masing daerah.
Untuk itu dalam bagian pengembangan versi baru SRN PPI, pihaknya juga menargetkan integrasi dengan sistem pelaporan lain, termasuk aplikasi pemantauan aksi pembangunan rendah karbon AKSARA yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas.
