Jakarta (ANTARA) - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menegaskan bahwa Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) gagasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tak dapat menjadi solusi akhir untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Pasalnya, Dino melihat sikap Donald Trump yang sulit diprediksi serta rezim Zionis Israel yang menolak kemerdekaan Palestina, dapat menjadi batu sandungan atas usaha Dewan Perdamaian mencapai tujuan organisasi itu sesuai amanat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Karena itu, melalui pernyataannya di media sosial X yang dipantau Sabtu, Dino mendesak Indonesia, sebagai perwakilan negara mayoritas Muslim di Dewan Perdamaian, untuk memainkan perannya secara tegas di organisasi tersebut.
“Karena RI sudah keburu masuk BoP, waspadai perilaku Trump dan agenda Israel untuk membungkam Palestina, dan selalu jaga opsi untuk keluar dari BoP,” kata Dino dalam pernyataan tertulis untuk mengklarifikasi posisinya terhadap badan bentukan Trump itu.
Menurut mantan wakil menteri luar negeri RI itu, Dewan Perdamaian dan Rencana 20 Poin Donald Trump adalah satu-satunya kesepakatan yang berhasil tercapai di tingkat internasional untuk mewujudkan gencatan senjata dan pemulihan di Jalur Gaza, sehingga keikutsertaan RI di badan itu dapat dimaklumi.
Ia memandang keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia ke Dewan Perdamaian merupakan pendekatan yang “realistis”, mengingat RI secara strategis harus berbaris dengan 7 negara Muslim lain yang turut bergabung ke Dewan Perdamaian, meski belum ada jaminan bahwa inisiatif tersebut akan sukses.
Terlebih, organisasi tersebut telah mendapat dukungan DK PBB dan negara-negara Arab, serta tidak tersedia alternatif yang diajukan pihak lain, misalnya dari Uni Eropa, Rusia, China, ataupun negara-negara Arab sendiri, kata dia.
“Ini tidak berarti BoP adalah solusi terbaik, dan tidak juga solusi permanen – hanya berarti pada saat ini merupakan satu-satunya upaya gencatan senjata yang ada,” kata dia, sembari mengungkapkan keraguannya terhadap organisasi bentukan Trump itu.
Namun demikian, Dino mengakui bahwa butir kedua Resolusi DK PBB 2803 – yang menjadi landasan hukum Dewan Perdamaian – memberi “secuil peluang yang membawa hembusan angin untuk Palestina merdeka” dengan kepastian jaminan hak rakyat Palestina menentukan nasibnya sendiri.
Ia pun mengingatkan pemerintah Indonesia agar selalu menggelorakan perjuangan Palestina, baik di dalam Dewan Perdamaian maupun di wahana-wahana lain, demi mengalahkan langkah Israel yang hendak menentang terbentuknya negara Palestina merdeka.
Sebelumnya pada 23 Januari, Dino juga sempat mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Dewan Perdamaian Gaza hanya menjadi “kedok” Trump membangun “proyek real estate” di Jalur Gaza. Ia mendesak Indonesia untuk menegaskan sikapnya supaya kepentingan Palestina tetap terlindungi di badan itu.
